Home / ACEH / Qanun Bendera Aceh Dibatalkan?, KPA Nilai Gubernur dan DPRA Lalai

Qanun Bendera Aceh Dibatalkan?, KPA Nilai Gubernur dan DPRA Lalai

Pengibaran bendera bulan bintang oleh Orang Tak Diketahui (OTK) di Lapangan Puspemkab Aceh Timur (4/4/2016). (Zamzami Ali/Klikkabar.com)

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Publik Aceh dikejutkan dengan beredarnya surat pembatalan Qanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, pembatalan yang menurut surat beredar tertuang dalam Keputusan Mendagri (Kepmen) nomor 188.34-4791 Tahun 2016. Sementara itu, Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA ) Muhammad Hasbar Kuba mengatakan, pembatalan dan pencabutan beberapa pasal dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera Aceh yang disahkan oleh DPRA pada tanggal 15 Mei 2016 melalui keputusan Mendagri nomor 188.34-4791 Tahun 2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 di akibatkan oleh kelalaian DPR Aceh dan Gubernur Aceh saat itu. Demikian disampaikan Muhammad Hasbar Kuba kepada media, Rabu malam (31/07/2019).

Menurut Hasbar, didalam keputusan Mendagri tersebut secara jelas disebutkan bahwa Gubernur Aceh diminta segera menghentikan pelaksanaan beberapa ketentuan dari Qanun yang dibatalkan dimaksud dan selanjutnya Gubernur bersama DPR Aceh mencabut Qanun yang dibatalkan dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan menteri ini.

Bentuk kelalaian Pemerintah Aceh yakni tidak menyampaikan keberatan hingga 14 hari keputusan Mendagri itu diterbitkan, padahal keputusan tersebut tentunya telah disampaikan kepada Gubernur Aceh dan DPR Aceh.

“Secara jelas dalam keputusan tersebut juga ditetapkan bahwa jika Gubernur Aceh dan/atau DPR Aceh tidak dapat menerima keputusan ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, Gubernur Aceh dan/atau DPR Aceh dapat mengajukan keberatan kepada presiden paling lambat 14 hari sejak keputusan menteri ini diterima. Tapi faktanya DPRA dan Gubernur Aceh kala itu seperti ketiduran. Atau jangan-jangan sengaja didiamkan agar publik tak tau, ini kan miris sudah sekian tahun beberapa pasal di dalam Qanun itu dicabut baru dipermasalahkan, kemana saja selama ini,” sambung Hasbar.

Seharusnya, kata Hasbar, sebelum lewat 14 hari sejak keputusan itu diterbitkan, Gubernur dan DPR Aceh melakukan upaya kongkret namun nyatanya tidak ada. “Ketika Gubernur dan DPRA tidak melakukan gugatan maka beberapa pasal yang dibatalkan tentunya telah dinyatakan sah. Jikapun hari ini kembali dikoarkan oleh DPRA tak ada gunanya kecuali DPRA melakukan langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan,”ujarnya.

KPA juga menilai, adanya indikasi surat ini sengaja didiamkan ketika sampai ke DPRA dan Gubernur Aceh. “Bisa saja saat itu didiamkan, dan ketika momen politik baru diungkit-ungkit lagi, apakah ini bagian intrik politik, kita tidak tau biarlah rakyat yang menilainya,” katanya.

Hasbar meminta agar Gubernur Aceh dan DPRA segera menyelesaikan persoalan bendera Aceh yang sudah lama berlamgsung colling down tanpa kepastian. “Jangan begitu moment politik muncul isu bendera, setelah itu diam lagi. Ini kan ujung-ujungnya cuma jualan politik doank. Kita berharap harus ada langkah dan solusi kongkret dari pemerintah agar tak terlalu berlama-lama dan tidak dijadikan komoditi politik belaka. Mau tak mau diakui rakyat mulai jenuh jika persoalan ini tanpa solusi, toh 2 tiang yang dibangun di kantor DPRA dan Meuligoe Wali nanggroe, satu nya lagi tak bisa digunakan sampai detik ini,” tegasnya.

Untuk Diketahui, surat pembatalan tersebut yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi tertanggal 26 Juli 2016, atau lebih kurang sudah berjalan selama 3 tahun sejak dikeluarkan surat pembatalan tersebut yang diteken langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Redaksi Klikkabar.com sudah mencoba melakukan konfirmasi kepada Mendagri Tjahjo Kumolo, namun belum tersambung.