Home / ACEH / Pembatalan Qanun Bendera akan Ancam Perdamaian Aceh

Pembatalan Qanun Bendera akan Ancam Perdamaian Aceh

Wakil Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang Komisi I DPRA, Selasa sore, 28 Februari 2017. (Muhammad Fadhil/Klikkabar.com)

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Beberapa kalangan di Aceh bereaksi pasca beredarnya surat pembatalan Qanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang tertuang dalam Keputusan Mendagri (Kepmen) nomor 188.34-4791 Tahun 2016 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Azhari alias Cagei mengungkapkan, apabila pembatalan qanun tersebut benar adanya, menurut Cagei, Mendagri telah mengambil keputusan sepihak.

“Kami tegaskan dan menolak secara tegas terhadap pembatan sepihak ini, karena ini diluar prosedur dan tidak melalui makanisme dan tidak pernah dimusyawarahkan dengan DPRA dan surat itu terkesan janggal karna dari surat itu ada tembusan nya ke DPRA, sejak dikeluarkan sampai saat ini belum pernah diterima oleh DPRA,” katanya, Kamis (1/8).

Lebih lanjut kata dia, dalam surat itu ada poin penting yaitu, sejak dikeluarkan surat ini sampai jangka waktu 14 hari apabila keberatan bisa mengajukannya ke Presiden.

Akan tetapi menurut politisi Partai Aceh (PA) ini, bagaimana mengajukan keberatan, sementara hasil keputusan Mendagri tersebut tidak pernah diterima oleh DPR Aceh.

“Sejak dikeluarkan sampai sekarang belum kita (DPRA) terima, bagi saya surat ini adalah pengkhianatan terhadap Aceh dan pengkhianatan terhadap perdamaian Aceh, pengkhianatan terhadap MoU dan UUPA dan tentunya ini tak boleh dibiarkan, karena ini makanisme yang tak lazim secara perundang-undangan, sejak 2011 sampai sekarang kita ketahui masih coling down dan belum pernah ada pembahasan apapun untuk pembatalan tersebut, oleh karena itu kita menganggap qanun no 3 tahun 2013 masih sah secara hukum karena pembatalannya tidak sah, kalau Jakarta terus-terusan mengkhianati Aceh seperti ini tentunya kepercayaan masyarakat Aceh kepada pusat akan hilang. Imbasnya adalah akan terancam perdamaian yang sudah lama tercipta di Aceh,” jelasnya.

Bahkan, menurut Azhari, perdamaian yang sudah terjalin di Aceh sudah menjadi model dunia, oleh karena itu ia berharap kepada para pihak agar berhenti mengobok-obok Aceh.

Untuk diketahui, surat pembatalan tersebut yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi tertanggal 26 Juli 2016, atau lebih kurang sudah berjalan selama 3 tahun sejak dikeluarkan surat pembatalan tersebut yang diteken langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Redaksi Klikkabar.com sudah mencoba melakukan konfirmasi kepada Mendagri Tjahjo Kumolo, namun belum tersambung.