Home / ACEH / 10 Rancangan Qanun Diserahkan ke DPRK

10 Rancangan Qanun Diserahkan ke DPRK

(Foto: Bag. Humas & Protokol Setdakab Aceh Timur)

KLIKKABAR.COM, ACEH TIMUR – Qanun sebagai instrumen penegakkan hukum harus disusun secara terencana dan terarah agar dalam penerapannya dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Hal itu disampaikan Bupati Aceh H. Hasballah Bin H. M. Thaib, SH melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Timur, M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP dalam sambutannya pada acara Rapat paripurna DPRK Aceh Timur dalam rangka Penyampaian 10 (Sepuluh) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur, Jum’at (19/7).

Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan ketentuan tersebut, maka diperlukan adanya kesepahaman dan kebersamaan antara eksekutif dan legislatif untuk melahirkan qanun-qanun di Aceh Timur sebagai produk hukum daerah yang memenuhi asas-asas pembentukan qanun yang baik.

10 rancangan qanun prioritas program legislasi Kabupaten Aceh Timur 2019 yaitu, Grand Design Pembangunan Kependudukan Aceh Timur, Perubahan Atas Qanun nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Aceh Timur, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya dan Pembentukan Mukim Kuta Dayah Kecamatan Banda Alam.

Kemudian Tentang Pembentukan Mukim Seunebok Raja Kecamatan Sungai Raya, Pemerintahan Gampong, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Rancangan Qanun Pemerintahan Mukim.

“Harapan kami dengan penyerahan 10 rancangan qanun tersebut, pihak DPRK dapat menelaah kembali dan membahasnya sekaligus, sehingga nantinya rancangan qanun tersebut dapat diterima untuk ditetapkan menjadi qanun Kabupaten Aceh Timur,” ucap M. Ikhsan.