Home / ACEH / Sudahkah Pengelolaan Lingkungan Aceh Berdasarkan Amanah MoU Helsinki?

Sudahkah Pengelolaan Lingkungan Aceh Berdasarkan Amanah MoU Helsinki?

OLEH : MUHAMMAD SALDA, MH

PENGELOLAAN lingkungan merupakan upaya manusia berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraannya. Istilah “pengelolaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kelola”, dan memiliki bentuk kata kerja “mengelola”, yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan), menjalankan, mengurus (perusahaan, proyek dan lain-lain sebagainya).

Dengan demikian pengelolaan itu sendiri dapat diartikan: “Proses, cara atau perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, serta proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan”.

Jika ditinjau berdasarkan makna istilah “pengelolaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, maka cakupan pengelolaan lingkungan sangatlah luas, meliputi berbagai aspek. Dikuatkan dengan Undang-Undang yang merumuskan pengelolaan lingkungan, sesuai dengan cakupan luas tersebut sebagai berikut:

“Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup” (UUPLH 1997: Pasal 1 angka 2).

Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup memiliki cakupan, sifat serta bentuk aktifitas yang beragam. Karena cakupan dan keragamannya yang demikian, berbagai pihak berupa intansi, dinas, badan, lembaga dan kekuasaan, diberikan mandat untuk mengelola dalam bentuk memanfaatkan, mengurus, mengawasi dan mengendalikan fungsinya masing-masing, yang kesemuanya itu diatur oleh sistem peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda pula.

Jadi, pada mulanya pengelolaan lingkungan didekati melalui paradigma fragmental sektoral yang mendekati sudut pandang kekuasaan (instansi) yang bersifat sektoral, dan selanjutnya tidak bersifat koordinasi dan terpadu, dengan penundukan kepada sistem hukum yang bersifat sektoral dan tidak menyeluruh (comprehensive law) pula.

Pengelolaan lingkungan yang bersifat menyeluruh dan terpadu memperoleh payung yuridis setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengeloaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982).

Kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997), sebagaimana upaya pengelolaan lingkungan yang disesuaikan dengan masalah-masalah yang terus berkembang.

UUPLH 1982 merupakan langkah kebijakan sentral dalam pengelolaan lingkugan hidup. Undang-Undang ini mewarnai satu dekade berlangsungnya Komperensi Stockholm tahun 1972 yang menyiratkan perlunya koordinasi dalam sistem manajemen lingkungan.

Hal yang lebih penting adalah UUPLH 1982 menjadi dasar hukum bagi pengelolaan lingkungan secara nasional, terutama saat itu merupakan era pembangunan yang begitu pesat di berbagai bidang sektor, dan lapangan kehidupan.

Asas dasar yang secara ekplisit ditetapkan oleh UUPLH 1997 dapat dilihat dalam Pasal 3 sebagai berikut: “Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat, bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan masyarakat Indonesia seharusnya yang beriman yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Pasal 3 UUPLH 1997 ini secara jelas memuat 3 (tiga) asas dasar bagi pengelolaan lingkungan. Ketiga asas itu adalah : 1) Asas tanggungjawab negara, 2) Asas berkelanjutan (sustainable principle), dan 3) Asas manfaat bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu aspek hukum pengelolaan lingkungan adalah adanya suatu institusi yang memiliki kekuasaan (power) untuk melakukan pengelolaan dan sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Dari segi yuridis, kekuasaan berhubungan dengan wewenang. Pakar mengemukakan bahwa suatu wewenang tidak mungkin ada jika tidak turun dari kekuasaan, dimana kekuasaan itu sendiri adalah Negara (state).

Aceh sendiri memiliki kekuasan atas wilayah yuridiksinya, hal tersebut diperkuat setelah adanya Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2015 untuk penyelesaian konflik yang telah berlangsung sekitar tiga dekade.

Kemudian Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 yang merupakan Lembaran Negara, merupakan hasil penjabaran dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM.

Di dalam Nota Kesepahaman tersebut mengenai Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintah Aceh, pada angka 1.1.2. menyatakan bahwa:

“Undang-Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip”, salah satunya sebagaimana yang dimaksud di dalam huruf a yang menyatakan bahwa:

“Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi”.

Kemudian, di dalam poin 1.1. pada angka 1.1.4. menyatakan bahawa:

“Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956”. Selanjutnya, pada angka 1.1.6. menyatakan bahwa, “Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh”.

Selanjutnya, di dalam Nota Kesepahaman juga mengatur mengenai ekonomi, di dalam poin 1.3. khususnya mengenai sumber daya alam yang tertuang pada angka 1.3.2. sampai dengan 1.3.5. yaitu sebgai berikut:

1.3.2. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.

1.3.3. Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh.

1.3.4. Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.

1.3.5. Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan.

Hal tersebut juga selaras dengan ketentuan yang diatur di dalam UUPA mengenai Urusan Pemerintah Aceh, pada Pasal 16 ayat 1 huruf a, b dan j yaitu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi:

a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

b. perencanaan dan pengendalian pembangunan; dan j. pengendalian lingkungan hidup.

Ketentuan di atas juga diperkuat dengan ketentuan mengenai Arah Perekonomian yang tertuang dalam UUPA, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 155 ayat 1 sampai dengan 3 yaitu sebagai berikut:

(1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

(2) Perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.

(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangan.

Kemudian, mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam yang tertuang di dalam UUPA pada Pasal 156 ayat 1 sampai dengan 3 yaitu sebagai berikut:

(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.

(3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, mengenai Peruntukan Lahan dan Pemanfaatan Ruang pada Pasal 171 ayat 1 sampai dengan 3 menyatakan sengai berikut:

(1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berwenang menetapkan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Qanun Aceh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan qanun kabupaten/kota.

Dengan pengaturan dan keselarasan aturan yang sudah ada sebagai payung hukum yang kuat, seharusnya Aceh sudah membenah diri menuju kemandirian yang hakiki sesuai maksud dan tujuan dengan berdasarkan MoU Helsinki dan selaras dengan UU Nasional. Dimana Aceh harus sudah mampu manata nilai sektor wilayah produktif ekonominya masing-masing per-kabupaten/kota.

Namun tentunya dalam mewujudkan hal tersebut, juga perlu dijaga proporsional dan profesionalitas. Seperti halnya pembukaan wilayah produktif pertanian, perkebunan dan hutan ekonomi, serta pembentukan wilayah industrial, pembentukan wilayah ternak dan budidaya tanaman maupun hewan ternak. Dimana nantinya hal tersebut akan memberikan keseimbangan nilai ekonomi yang orientasinya kepada pertumbuhan daya saing ekonomi.

Namun demikian, hal yang paling penting untuk dilakukan juga adalah menjaga kesimbangan ekosistem lingkungan hidup Aceh, sebagaimana yang dipahami bersama bahwa Aceh merupakan daerah yang kaya dengan berbagai sumber daya alamnya, terutama dalam potensi sumber mineral yang terkandung di dalamnya.

Semua ini bertujuan untuk kemandirian Aceh sendiri serta menunjang secara penuh nilai ekonomi masyarakat sebagai wujud dari kesejahteraan masyarakat Aceh yang sesuai harapan. Dan juga memenuhi Nota Kesepahaman yang ada di dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Dari kesemua paradigma hukum di atas menunjukkan bahwa, di dalam implimenetasinya masih mencerminkan ketidakharmonisan, dan masih terlihat pula kurangnya keselarasan antara aturan yang sudah ada dengan aplikatif dari penguasa yang memiliki wewenang penuh atas hal ini.

Padahal di dalam UU PA telah jelas diamanahkan bahwa Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Namun, secara realitanya pengelolaan perekonomian di Aceh belum mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, apalagi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang ada hanyalah terwujudnya kemakmuran rakyat elit, bukan rakyat kecil.

Belum lagi, benturan-benturan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak-pihak pemilik tambang atau pihak-pihak yang mengelola sektor-sektor sumber daya alam, hal tersebut juga menjadi bukti pengelolaan lingkungan atau SDA di Aceh belum mengedepankan nilai-nilai keadilan, pemerataan dan partisipasi rakyat sesuai amanah dalam UU PA.

Seharusnya dengan kebijakan hukum yang sudah sangat baik, Aceh sudah lebih dari mampu untuk bangkit dari ketergantungan ekonominya dengan Pemerintah Pusat. Hal ini tidak terlepas dari Pancasila sebagai Ideologi Negara dan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia.

*Penulis merupakan alumnus Magister Hukum Unsyiah dan Ketua Divisi Hukum Yayasan Aceh Karya Bangsa.