Home / BERITA TERBARU / Pemerintah akan Bangun Lapas Khusus Napi Korupsi, Narkotika dan Terorisme di Pulau Terpencil

Pemerintah akan Bangun Lapas Khusus Napi Korupsi, Narkotika dan Terorisme di Pulau Terpencil

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. (Foto: Republika)

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Pemerintah merencanakan membuat lembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus untuk narapidana yang terjerat kasus korupsi, narkotika dan terorisme di pulau-pulau terpencil.

“Kita punya pulau kalau enggak salah kan 17 ribu pulau, yang dihuni baru 11 ribu pulau, masih ada 6 ribu pulau yang tidak dihuni,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/6).

Dengan ditempatkan di pulau terpencil, Menko Polhukam meyakini seorang napi tidak akan mudah mendapatkan cuti dan tidak akan bisa ngelayap.

Wiranto menambahkan, pemerintah sudah membangun lagi Lapas di Nusa Kambangan untuk menampung para pelaku tindak kriminal seperti koruptor, napi narkotika dan terorisme.

Namun, pemerintah juga mulai merencanakan bagaimana membangun Lapas-Lapas yang saat ini notabene-nya nyaris kegiatannya langsung berhubungan dengan publik.

Dijelaskan Menko Polhukam, jika Lapas-Lapas yang ada sekarang ini (tadinya) berada di pinggiran kota, karena pada saat pemerintah Belanda dulu menjajah Indonesia, Lapas ini diletakkan tidak jauh dari kota, di pinggiran kota, apakah di Cipinang, di Sukamiskin, di Bali, di Makassar dan di Manado.

Tapi karena perkembangan kota, Lapas itu sekarang menjadi di tengah-tengah kota, dan akhirnya Lapas itu sangat dekat dengan aktivitas publik.

“Maka terjadi sepeti sekarang ini, banyak yang bolos keluar, lalu ada transaksi narkotika, cuma dari lempar-lemparan lewat tembok aja bisa,” ujarnya.

“Tapi kalau di pulau-pulau kecil di sana, mau berenang ke sana, kan pasti enggak bisa. Oleh karena itu kembali lagi tadi, karena lapas-lapas kita sudah over kapasitas, pemikiran ke sana sudah kita lakukan, sudah kita rapatkan, tentu tinggal menunggu proses selanjutnya,” jelas Wiranto.