Home / ACEH / Gara-gara Pilpres, Empat Warga Aceh Lebaran di Penjara

Gara-gara Pilpres, Empat Warga Aceh Lebaran di Penjara

Ilustrasi, Gedung Reskrimsus Polda Aceh, tempat ditahannya salah satu PNS di Abdya yang hina Jokowi. (Muhammad Fadhil/Klikkabar.com)

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Jarimu Harimaumu, ungkapan itu sepertinya cocok untuk menggambarkan kondisi masa kini, yaitu era media sosial.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 lalu, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56 persen dari total pupulasi.

Saat ini, setiap orang mulai berhati-hati mengungkapkan pendapat di akun media sosial masing-masing, apalagi menyebarkan hoax dan menebar ujaran kebencian. Jika salah digunakan, maka akan berurusan dengan penegak hukum.

Hal tersebut tak terlepas dari momen musim politik tahun 2019. Bahkan, sebagian pengguna media sosial harus berurusan dengan penegak hukum gara-gara membela calon yang ia gadang-gadangnya atau untuk menjatuhkan calon lain pada Pilpres 2019.

Berdasarkan rangkuman Klikkabar.com, di Aceh setidaknya ada empat kasus yang telah menyeret pengguna media sosial ke dalam jeruji besi, hanya gara-gara menyebarkan ujaran kebencian, hoax dan pelanggaran lainnya untuk menjatuhkan salah satu calon presiden yang tidak ia sukai pada Pilpres 2019.

Baca Juga: Abi Lhok Nibong: Ulama Aceh tak Dukung Prabowo-Sandi

Keempat warga tersebut kini terpaksa mendekam di sel. Bahkan, mereka dipastikan akan lebaran di dalam penjara. Ke-4 kasus tersebut adalah;

1. Menyebar Hoax mengenai Jokowi PKI

Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, menangkap JD (27). Dia diduga menyebar informasi palsu alias hoax dan ujaran kebencian terhadap Calon Presiden Jokowi.

JD merupakan administrator akun sejumlah media sosial bernama SR23. Melalui akunnya, ia menyebar hoax mengenai Jokowi adalah kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

Selain itu, JD juga mempunyai akun Instagram sr23official dan 23_official. Akun-akun tersebut reinkarnasi dari sebelumnya bernama suararakyat23bsuararakyat23id, dan suararakyat23.ind, yang cukup populer.

JD ditangkap di rumahnya, di Kecamatan Luang Bata, Kota Banda Aceh pada 15 November 2018. Dalam kasus ini, pelaku dikenakan sejumlah  pasal UU ITE tentang larangan menyebarkan konten ujaran kebencian, juga UU tentang larangan menyiarkan kabar bohong, dengan sanksi maksimal berupa hukuman penjara selama 6 tahun.

2. Menyebar Video Editan KH Ma’ruf Amin Berkostum Sinterklas

Polisi menangkap S (31), warga Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara karena diduga ikut terlibat dalam mengupload dan menyebarkan video Cawapres Ma’ruf Amin berkostum sinterklas.

Dia ditangkap di salah satu dayah di Kecamatan Muara Baru, Kabupaten Aceh Utara pada 26 Desember 2018 di Aceh Utara.

Atas perbuatan itu, S harus berurusan dengan penegak hukum. Terakhir, S diketahui telah divonis oleh Majelis Halim PN Lhokseumawe dengan kurungan selama 7 bulan. Pembacaan vonis dilakukan pada 21 Mei 2019 lalu.

3. Seruan Demo ke Jakarta

Polisi mengamankan Ketua Relawan Prabowo Presiden (KRPP) Aceh berinisial M. Dia diduga terlibat dalam mengajak warga Aceh untuk melakukan demo di Jakarta pada 22 Mei 2019 lalu.

M diamankan oleh petugas Polresta Banda Aceh pada 20 Mei 2019. Setelah diamankan 1 x 24 jam, dia ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian diserahkan ke Reskrimum Polda Aceh.

Dalam kasus ini, tersangka M dikenakan Pasal 14 Ayat 1 dan 2, Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Perarutan Hukum Pidana dengan ancaman penjara 10 tahun dan Pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun.

4. PNS Hina Jokowi dan Sebarkan Hoax

Polisi menangkap tersangka K (44), PNS di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada 25 Mei 2019.

Dia ditangkap karena melakukan ujaran kebencian, provokasi dan menyebarkan hoax terhadap Presiden Joko Widodo terkait aksi 22 Mei di Jakarta.

Saat ini, dia ditangani oleh Reskrimsus Polda Aceh. Dalam kasus ini, tersangka K dikenakan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE Jo Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun. []

Lihat Juga: Referendum Tak Relevan, Mualem Bisa Kena Sanksi Hukum

Eks Danjen Kopassus Ditangkap karena Senjata Gelap dari Aceh

Eks Panglima GAM Serukan Referendum di Aceh, Hamid Awaludin: Bahaya Sekali