Home / ACEH / Referendum Tak Relevan, Mualem Bisa Kena Sanksi Hukum

Referendum Tak Relevan, Mualem Bisa Kena Sanksi Hukum

H. Muzakir Manaf (Mualem). (Zamzami Ali/Klikkabar.com)

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan bahwa, wacana referendum di Aceh sudah tidak relevan karena aturan yang mengatur soal itu sudah dicabut.

“Masalah referendum itu dalam khasanah hukum di Indonesia itu sudah selesai, tidak ada (referendum),” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jum’at (31/5).

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Ketua Umum DPA Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualem terkait permintaan referendum saat menghadiri acara peringatan Haul Ke-9 Wali Nanggroe Almarhum Tgk Muhammad Hasan Ditiro di Banda Aceh beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Daftar Mantan Jenderal TNI di Pemerintahan Jokowi

Menurut Wiranto, keputusan-keputusan baik itu Tap MPR maupun undang-undang sudah membahas sebelumnya dan sudah ada pembatalan. Misalnya, Tap MPR mengenai referendum, yaitu Tap MPR nomor 8 tahun 1998 itu telah dicabut melalui Tap MPR nomor 4 tahun 1993.

Begitupun undang-undang yang mengatur soal referendum, yakni UU No 6 Tahun 1999 telah mencabut UU No 5 Tahun 1985 tentang referendum.

“Jadi, ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tak ada, jadi tak relevan lagi,” jelasnya.

Baca Juga: DPR Minta TNI Antisipasi Perkembangan Isu Referendum Aceh

Apalagi, lanjut dia, bila dihadapkan dengan internasional court yang mengatur persoalan itu juga tidak relevan dan hanya dekolonialisasi yang bisa masuk dalam proses referendum, seperti Timor Timur (Timor Leste).

“Mungkin (referendum) hanya sebatas wacana saja,” katanya.

Ketika ditanyakan, apakah ada langkah tegas dari pemerintah terkait wacana referendum itu, Wiranto mengatakan, tentu akan dilakukan upaya yang tegas.

Baca Juga: Referendum Tak Relevan, Mualem Bisa Kena Sanksi Hukum

“Oh iya, pasti. Kan sekarang yang bersangkutan sedang tak ada di Aceh, sedang keluar negeri. Tentu nanti ada proses-proses hukum soal masalah ini. Jadi ketika hukum positif ditabrak, tentu ada sanksi hukumnya,” kata Wiranto.

Ia menambahkan, permintaan referendum itu kemungkinan terkait dengan hasil Pemilu serentak 2019 dan kekecewaan terhadap hasil Pilgub Aceh.

“Ya boleh jadi, mungkin ada kekecewaan karena Pilgub kalah dan Partai Aceh kursinya merosot ya. Kalau tak salah Pemilu 2009 kursinya 33, lalu 2014 tinggal 29, sekarang kalau tak salah tinggal 18 kursi. Sangat boleh jadi (karena pemilu) saya katakan,” kata mantan Panglima ABRI ini.

Lihat Juga: Pemerintah Harus Sikapi Permintaan Referendum Aceh

Moeldoko: Referendum Aceh Cuma Wacana Akademik

Eks Panglima GAM Serukan Referendum di Aceh, Hamid Awaludin: Bahaya Sekali