Home / ACEH / Pemerintah Harus Sikapi Permintaan Referendum Aceh

Pemerintah Harus Sikapi Permintaan Referendum Aceh

Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh. (Foto: Zamzami Ali/Klikkabar.com)

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP meminta Pemerintah Pusat untuk bersikap dan memberikan perhatian serius jika saat ini rakyat Aceh meminta dilakukan Referendum secara resmi.

Wacana ini sebelumnya dinyatakan oleh Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, yang mengeluarkan pendapat agar ke depan Aceh minta referendum karena menurut Mualem, negara Indonesia tidak memiliki kejelasan soal keadilan dan demokrasi dan Indonesia di ambang kehancuran dari sisi apa saja.

Baca Juga: Referendum Tak Relevan, Mualem Bisa Kena Sanksi Hukum

Pendapat dan keinginan itu disampaikan Mualem dalam sambutannya pada peringatan 9 Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019) wafatnya Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di Banda Aceh, Senin (27/5/2019).

Fachrul Razi yang juga pimpinan Komite I DPD RI itu menjelaskan bahwa, penyataan Mualem bukanlah pernyataan biasa, dan ini serius dan memiliki arti penting.

“Ini yang berbicara Mualem, jadi ini bukan wacana lagi tapi satu sikap politik yang tegas untuk menjawab quo vadis Aceh ke depan menghadapi Indonesia yang terus menuju pada kehancuran dan kegagalan dalam berdemokrasi, ” kata Fachrul Razi dilansir dari laman Merdeka, Kamis (30/5).

Baca Juga: Moeldoko: Referendum Aceh Cuma Wacana Akademik

Dirinya mengatakan bahwa Referendum adalah salah satu mekanisme demokrasi dalam memberikan hak politik rakyat dalam menentukan masa depannya. Menurutnya, Referendum adalah solusi damai untuk Aceh dan hak konstitusional setiap warga negara.

Referendum juga dapat diartikan penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum. Biasanya menurut Fachrul Razi, Referendum digunakan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung tentang hal-hal fundamental yang menyangkut nasib dan masa depan rakyat sendiri.

“Mengapa saya berbicara Referendum? Karena saya wakil Aceh di Pusat. Jika Rakyat Aceh menginginkan referendum, sebagai wakil Aceh sangat wajar saya memperjuangkan itu,” imbuhnya.

Lihat Juga: 6 Peraturan di Aceh yang Bikin Heboh

DPR Minta TNI Antisipasi Perkembangan Isu Referendum Aceh

Eks Panglima GAM Serukan Referendum di Aceh, Hamid Awaludin: Bahaya Sekali