Home / ACEH / Darussalam, Tanah Suci Tiga Kampus

Darussalam, Tanah Suci Tiga Kampus

Dua anggota Pramuka melintasi pejabat Aceh yang mengusung coretan tulisan Soekarno ketika meresmikan Kota Pelajar/Mahasiswa Darussalam di Banda Aceh pada 2 September 1959.

Oleh: Asrizal H Asnawi [Anggota DPRA Fraksi PAN]

Senin 13 Mei 2019, saya mendapatkan pesan Whastapp dari seorang teman. Sebenarnya isinya tidak ada hubungan langsung dengan saya. Sang teman mengirim lampiran file pdf Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh. Surat itu dikeluarkan pada tahun 1986 ditandatangani oleh Hadi Thayeb, Gubernur Aceh.

Surat itu berisi tentang “PENYERAHAN PENGUASAAN PENGELOLAAN RUMAH MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH YANG TERLETAK DI KOMPLEK PELAJAR MAHASISWA DARUSSALAM BANDA ACEH KEPADA UNIVERSITAS SYIAH KUALA (UNSYIAH) DAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JAMI’AH AR-RANIRY DARUSSALAM”.

Salah satu isi penting dari SK setebal 9 halaman (2 halaman surat dan 7 lampiran nama-nama penghuni rumah/bangunan) tersebut adalah, setiap pembongkaran/penghapusan bengunan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berada di komplek Pelajar Mahasiswa Darussalam maupun terkena Proyek/Master plant induk Komplek Pelajar Mahasiswa harus terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

Sampai di sini saya membaca, sudah jelas status tanah di Komplek Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam yang menjadi polemik beberapa hari terakhir. Sekali lagi saya tegaskan, bahwa saya bukan alumni Darussalam, sehingga tidak bisa berbicara terlalu jauh tentang polemik yang terjadi di kompleks itu.

Tapi karena beberapa kawan meminta saya, selaku Anggota DPRA, untuk bersikap, maka berdasarkan SK Gubernur Aceh itu, saya menyatakan sikap:

“Menyesalkan setiap tindakan mensertifikasi tanah dan bangunan di Kopelma tanpa seizin Gubernur Aceh dan tanpa musyawarah antara tiga kampus di lokasi itu, yaitu Unsyiah, IAIN atau UIN Ar-Raniry, dan Dayah Mayang Tgk Chik Pante Kulu, serta masyarakat yang telah puluhan tahun berdiam di sana.

Berdasarkan penelusuran dan diskusi saya dengan berbagai kalangan, tanah Kopelma itu merupakan hibah dari rakyat Aceh untuk kemajuan pendidikan Aceh, khususnya tiga kampus yang saya sebutkan di atas.

Artinya, Kopelma Darussalam itu adalah “Tanah Suci Tiga Kampus” itu.

Jadi tidak selayaknya ada pihak-pihak yang mensertifikasi setiap petak tanah di sana, tanpa izin Gubernur Aceh dan musyawarah di antara para pihak. Tidak layak pula salah satu kampus membangun tembok-tembok yang memisahkan atau mengisolasi kampus atau masyarakat sekitar.

Menyikapi permintaan beberapa teman, saya siap memfasilitasi teman-teman yang “teraniaya” akibat pembangunan tembok-tembok itu, untuk memperjuangkan kembali hak-haknya. Saya juga siap membantu jika kasus ini dibawa ke ranah hukum. Dengan meminta bantuan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.

Demikian, semoga menjadi masukan dan pertimbangan bagi semua pihak, terutama para stakeholder di Kopelma. Demi untuk kemajuan pendidikan Aceh.

Lihat Juga: Salah Kaprah Tari Saman

6 Peraturan di Aceh yang Bikin Heboh

Suaka Margastwa Rawa Singkil, ‘The Little Amazon in Aceh’