Home / ACEH / Pemerintah Aceh Dinilai tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM

Pemerintah Aceh Dinilai tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM

Istimewa

*Refleksi 20 Tahun Tragedi Simpang KKA

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Korp Barisan Pemuda Aceh (KORP-BPA) melakukan refleksi 20 tahun (3 Mei 1999 – 3 Mei 2019) pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Tragedi Simpang PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) Aceh di Taman Ratu Safiatuddin, Jumat (3/5/2019) tadi malam.

Diskusi refleksi ini sebagai bentuk mengenang luka lama yang belum diperhatikan serius oleh pemerintah, bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan 20 tahun silam tersebut masih sangat membekas di hati rakyat Aceh.

“Pada 3 Mei 1999 terjadi pelanggaran HAM berat. kita sangat menyayangkan ketika pemerintah belum melakukan langkah kongkrit untuk kasus tersebut,” kata Pemerhati HAM dan Lingkungan, Wahidoel Qahar dalam siaran pers diterima Klikkabar.com, Jumat (3/5/2019) tadi malam.

Kata Wahidul, Korp BPA melihat tidak adanya politikal will dari pemerintah Aceh untuk menuntaskan kasus pelanggara HAM masa lalu. Terlihat dari lemahnya support pemerintah Aceh terhadap kerja kerja KKR Aceh, bahkan dalam RPJM tidak termuat poin penuntasan HAM di Aceh.

“Selain itu, belum selesainya persoalan HAM masa lalu, dengan keberadaan PT EMM dan perusahaan lainnya yang mengeruk hasil bumi Aceh tanpa memperhatikan kewenangan Aceh ditakutkan bakal terjadinya pelanggaran HAM baru di Aceh,” tutur Wahidul.

Dalam diskusi tersebut turut hadir Arif perwakilan Kontras Jakarta, Khairil WALHI Aceh, Zulfikar Muhammad Koalisi NGO HAM, Wahidoel Qahar Pemerhati HAM dan Lingkungan serta perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Banda Aceh dan sekitarnya.

Refleksi tersebut merekomendasikan kepada seluruh elemen sipil agar mengambil peranan serta perkuat KKR, kepada pemerintah Aceh agar menunjukkan komitmen dan mendukung KKR agar dapat bekerja maksimal serta memastikan Pemerintah Pusat segera menuntaskan kasus HAM di Aceh. []