Home / BERITA TERBARU / Mahathir Setuju China Biayai Proyek Kereta Cepat

Mahathir Setuju China Biayai Proyek Kereta Cepat

 

KLIKKABAR.COM,  KUALA LUMPUR – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad kerap melontarkan keenggannya untuk mengambil pinjaman dari China. Setidaknya ada dua pernyataan Mahathir yang menyatakan ketidakmauannya meminjam uang dari China karena takut tak mampu membayar.

Pada awal Maret Mahathir memberikan peringatan kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk tidak begitu saja meneriman pinjaman dari China.

“Jika Anda meminjam sejumlah uang dari China dan tidak bisa membayar, maka si pemberi pinjaman bakal menguasai. Kita harus berhati-hati,” ujar Mahathir.

Sebelumnya, pada awal Februari, Mahathir menyampaikan rencananya untuk membatalkan proyek kereta cepat yang menggunakan dana pinjaman dari China

“Proyek tersebut akan membuat kami jatuh miskin, jadi kami mengharapkan pengertian dari pihak-pihak terkait bahwa keputusan tersebut bukan karena kami ingin membuat Anda marah. Namun karena kami benar-benar ketat soal keuangan,” ujar sang perdana menteri.

Itu pernyataan beberapa bulan lalu. Faktanya saat ini, kebijakan pemerintah Malaysia justru bertolak belakang dengan pernyataan tersebut.

Pemerintah Malaysia, Jumat (12/4/2019), akhirnya menyetujui proyek pembangunan jaringan kereta api pantai timur (ECRL) yang dibiayai China. ECRL adalah satu dari banyak proyek dukungan China yang sempat ditunda kelanjutannya usai kekalahan koalisi pemerintah yang sudah berkuasa hampir enam dekade.

Sejumlah kritikus mengatakan, proyek-proyek China itu tidak transparan, bisa menambah utang negara, dan saat itu mengalirkan uang untuk mantan PM Najib Razak. Setelah negosiasi berbulan-bulan antara pemerintah Malaysia dan China serta perusahaan yang terlibat, sebuah kesepakatan baru terkait proyek ECRL tercapai.

Proyek pembangunan jaringan kereta api pantai timur (ECRL) yang dibiayai China.  Biaya pembangunan jaringan rel kereta yang akan menghubungkan pantai barat dan timur Malaysia ini disepakati 44 miliar ringgit atau sekitar Rp 151 triliun. Jumlah ini turun dari angka yang disepakati di zaman Najib yaitu 65,5 miliar ringgit atau hampir Rp 225 triliun.

“Penuruhan harga ini pasti menguntungkan Malaysia dan meringankan beban finansial negara,” demikian pernyataan kantor PM Malaysia dikutip dari intisari, Minggu (14/4/2019).

Upaya meringankan beban negara amat penting apalagi pemerintahan PM Mahathir Mohammad mewarisi utang nasional yang amat berat. Proyek ECRL ini dianggap sebagai salah satu bagian penting dalam inisiatif infrastruktur global Sabuk dan Jalan yang dilakukan Beijing.