Home / ACEH / Wali Kota Komitmen Perkuat MAA

Wali Kota Komitmen Perkuat MAA

Aminullah Usman saat mengunjungi Redaksi Klikkabar.com pada 2017 lalu.

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menegaskan komitmennya untuk memperkuat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh.

Hal tersebut disampaikannya saat bertandang ke kantor MAA Banda Aceh di kawasan Neusu Aceh, Jumat (18/1/2019). Di sana, Aminullah disambut oleh Ketua MAA Bachtari Arahas beserta seluruh anggota majelis.

“Tak dapat dipungkiri, warisan budaya termasuk adat istiadat kita mulai pudar tergerus zaman. Oleh karena itu, MAA sebagai garda terdepan harus kita perkuat agar bisa lebih berperan,” kata Aminullah.

Disebutkannya, program-program MAA tahun ini yang telah disusun harus segera berjalan. Pemko Banda Aceh akan dukung penuh dan perkuat lagi keberadaan MAA.

“Lomba dalail khairat dan zikir harus lebih wah lagi. Begitu juga dengan program-program lainnya,” ungkapnya.

Aminullah juga menyampaikan akan mengupayakan sebuah gedung kantor yang representatif untuk MAA Banda Aceh.

“Walau kantor yang sekarang sempit, harus tetap semangat. Kita akan upayakan kantor baru yang representatif. Hari ini saya ke mari untuk mengetahui persis situasi MAA,” katanya.

Ketua MAA Banda Aceh Bachtari Arahas memaparkan dalam tahun ini pihaknya akan kembali menggelar lomba zikir dan dalail khairat.

“Lomba zikir akan kita pusatkan di Lampaseh Aceh, sementara dalail khairat di Gampong Emperom. Ini agenda rutin kita untuk memeriahkan HUT Banda Aceh.”

“Kita juga akan menggelar muzakarah adat yang diikuti oleh tokoh adat dari 90 gampong se-Banda Aceh. Selain itu, kita juga akan menggelar pelatihan peradilan adat, dan membentuk sebuah pilot project desa adat sesuai dengan program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Dalam tahun ini pula, sambung Arahas, pihaknya akan mengintensifkan sosialisasi tiga pilar adat Aceh terutama adat kemaslahatan umat.

“Contohnya, lahan atau tanah yang dibiarkan terlantar oleh pemiliknya sehingga berubah menjadi semak belukar atau hutan kecil,” katanya.

“Itu sebenarnya ada sanksi adatnya. Menurut hukum adat, setiap pemilik wajib mengurus tanahnya agar jangan sampai mengganggu masyarakat,” sebut dia. []