Home / NASIONAL / Gugatan Mess Aceh, Pemerintah Aceh Tolak Gugatan PT AHM

Gugatan Mess Aceh, Pemerintah Aceh Tolak Gugatan PT AHM

KLIKKABAR.COM, JAKARTA –  Semua dalil yang disampaikan dalam gugatan PT. AHM – yang sebelumnya mengelolah Mess Aceh  dibantah oleh tim pengacara. Paslanya, isi gugatan itu mengada ada dan tidak satu pun mengandung kebenaran.

“Sehingga Pemerintah Aceh mengajukan eksepsi keberatan dan Gugatan Balik (rekonvensi). Selama Mess Aceh dikelola oleh PT. AHM sejak tahun 2014, Pemerintah Aceh dirugikan sebesar Rp. 10.258.444.874,” ungkap kuasa hukim Pemerintah Aceh Hendry Rachmadhani, SH, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Hendry menyatakan, sidang lanjutan perkara gugatan PT. AHM terhadap Pemerintah Aceh terkait pengelolaan Mess Aceh, jl. R.P. Soeroso, Menteng Jakarta Pusat digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, persidangan memasuki tahapan pokok perkara. Pemerintah Aceh melalui menyerahkan Jawaban bersamaan dengan Gugatan Balik (rekonvensi).

“Selama tiga tahun berturut turut, PT. AHM tidak membayar uang kontribusi tetap yang jumlah totalnya Rp. 7.503.000.000.  Biaya penyusutan Gedung Rp. 690.888.611,- Kerugian atas denda keterlambatan pembayaran kontribusi selama 3 tahun Rp. 675.270.000,” sebutnya yang didampingi oleh Azfilli Ishak, SH, dan Jaksa Pengacara Negara dari Kejati Aceh, Indra Nuatan, SH, ditambah Syahrul, SH dari Biro Hukum Setda Aceh serta Didampingi oleh T. Syafrizal dari Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA).

Hendry  menuturkan kerugian akibat tidak diurus peningkatan Izin Mendirikan Bagunan dari peruntukan hunian kantor dan mess menjadi peruntukan hotel dan fasilitasnya yang merupakan kewajiban PT.AHM sesuai perjanjian sehingga Pemerintah Aceh harus mengurus sendiri dengan mengeluarkan biaya retribusi dan denda retribusi Rp. 1.389.276.263,-.

“Pemerintah Aceh terus melakukan upaya advokasi terhadap aset pemerintah di mana melakukan gugatan balik atas semua kerugian yang dialami. Terus memohon kepada majelis hakim PN jakarta pusat agar menghukum Penggugat (PT.AHM) membayar semua kewajibannya yang menjadi piutang negara. Alhamdulillah sejak 22 September 2018,  AHM telah meninggalkan Mess Aceh dan sekarang sudah dikuasai penuh oleh Pemerintah Aceh melaui BPPA Jakarta,” jelasnya panjang lebar