Home / ACEH / DPRA: Putusan DKPP Tidak Mengganggu Pencalonan Caleg di Aceh

DPRA: Putusan DKPP Tidak Mengganggu Pencalonan Caleg di Aceh

Ist

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH- Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky menyikapi soal adanya informasi mengenai keputusan DKPP terkait Kuota Caleg 120 % di Aceh.

Menurutnya, penjatuhan sanksi etik berupa peringatan kepada ketua KPU-RI Arief Budiman oleh DKPP tidak dapat dikatakan proses pencalonan calon anggota legislatif Aceh Pemilu 2019 menggunakan kuota 120 persen telah cacat hukum atau melanggar hukum.

Pelanggaran etik tidak ibidem dengan pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran hukum selalu beraroma melanggar etik, katanya, Minggu 6 Januari 2019.

“DKPP mempersalahkan Arief Budiman karena sikapnya tidak konsisten dalam merespon persoalan kuota Caleg DPRA/DPRK dalam Pileg 2019 di Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008. Ketua KPU menerbitkan dua surat yang berbeda dalam menentukan jumlah calon anggota legislatif di setiap daerah pemilihan di Aceh. Pertama Surat No.608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 mewajibkan calon yang diajukan ke KIP pada Pemilu 2019 sebanyak 100 persen dari jumlah kursi disetiap Dapil, dan kebijakan KPU ini ditolak di Aceh karena berseberangan dengan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 yang memperbolehkan daftar calon 120 persen untuk Partai Lokal,” lanjutnya.

Lebih lanjut sambungnya, surat kedua diterbitkanlah bernomor 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 memperbolehkan Caleg untuk Parlok sejumlah 120 persen. Jadi putusan DKPP tersebut tidaklah menyalahkan pencalonan calon anggota legislatif untuk Parlok yang diatur dengan qanun itu sebagai landasan pencalonan dan dilaksanakan  oleh KIP.

“Dalam amarnya tidak ada kalimat tidak boleh dan tidak benar. Yang dipersoalkan melainkan sikap tidak konsisten yang diperankan oleh KPU yang dimanifestasikan lewat dua surat itu, secara etik tidak diperkenankan, dan sikapnya itu telah berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum, karenanya ia (ketua KPU) dihukum telah melakukan pelanggaran etika sebagai penyelenggara Pemilu,”.

Untuk itu, putusan DKPP tidak ada masalah dengan pencalonan Caleg DPRA/DPRK pada Pileg 2019 dengan menggunakan kuota 120 persen,Demikian Iskandar.