Home / ACEH / Ayah Merin Masuk DPO KPK

Ayah Merin Masuk DPO KPK

Dok:KPK

Dok: KPK

KLIKKABAR.COM, JAKARTA- Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) memasukkan Izil Azhar alias Ayah Merin Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya bersama-sama Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh periode 2007-2012, demikian disampaikan Jurubicara KPK Febridiansyah kepada Klikkabar.com, Rabu 26 Desember 2018.

“Untuk itu, KPK juga mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian RI untuk meminta bantuan pencarian orang atas nama DPO tersebut untuk ditangkap dan diserahkan kepada KPK,” katanya.

KPK juga menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan DPO tesebut harap menginformasikan pada kantor KPK melalui Tel.: (021)25578300 atau (021) 25578389
Email: pengaduan@kpk.go.id
Faks: (021) 52892456
Atau dapat menginformasikan pada kantor kepolisian setempat.

KPK juga kembali menghimbau kepada Izil Azhar, agar menghadapi proses hukum secara terbuka, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

“Jika ada bantahan, atau informasi tentang keterlibatan pihak lain terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Rp 32,45 Milyar tersebut, akan lebih baik jika disampaikan pada KPK sehingga dapat ditelusuri lebih lanjut,”.

Sebelumnya, KPK juga telah secara persuasif mengingatkan Izil Azhar agar menyerahkan diri secara baik-baik agar dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan proses hukum.

Saat ini, persidangan terhadap terdakwa Irwandi Yusuf dkk sedang berjalan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam 3 dakwaan:

1. Irwandi Yusuf bersama-sama Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri didakwa menerima suap Rp1,05 Milyar

2. Irwandi Yusuf didakwa menerima gratifikasi Rp 8,72 Milyar selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022

3.Irwandi Yusuf bersama-sama Izil Azhar didakwa menerima gratifikasi Rp32,45 Milyar selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2007-2012.

“Perlu kami sampaikan bahwa penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK ini murni proses hukum semata. KPK meyakini, korupsi yang terjadi di semua daerah, termasuk Aceh sangat merugikan masyarakat. Apalagi dana otonomi khusus yang semestinya dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh, dan juga dana pembangunan infrastuktur di Aceh tersebut,”.

KPK berharap kepada masyarakat Aceh dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sedang di lakukan bersama-sama.

“Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang membelokkan isu proses hukum ini pada aspek politik karena jika hal tersebut terjadi, maka yang dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat Aceh,”.