Home / ACEH / Fraksi PA DPRK Aceh Besar Kembalikan RKA

Fraksi PA DPRK Aceh Besar Kembalikan RKA

Ist

KLIKKABAR.COM, ACEH BESAR- Dinilai tidak sesuai aturan, Fraksi Partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar mengembalikan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2019 kepada Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali pada saat paripura, Senin (26/11/2018).

“Memperhatikan kinerja pemerintah beberapa bulan terakhir dan perubahan dinamika dan mekanisme penyusunan dan pembahasan anggaran , barangkali kami bukanlah satu-satunya, tapi setidaknya kami adalah salah satu fraksi yang
cukup instens dan serius mengingatkan pemerintah dalam hal pembahasan dan pengesahan RAPBK tahun 2019,” kata Ketua Fraksi Partai Aceh, Bakhtiar,ST.

Adapun beberapa hal yang menjadi pandangan Fraksi Partai Aceh, yang dinilai perlu dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar yaitu untuk mempedomani Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD
tahun 2019.

“Bahwa beberapa jadwal dan mekanisme pembahasan yang telah dilakukan kiranya belum tepat seperti Pembahasan RKA belum rampung baru hanya dilakukan terhadap 5 SKPK. Dokumen RKA yang disampaikan oleh 5 SKPK yang telah dilakukan pembahasan adalah Dokumen tahun 2018,” tambah Bakhtiar selaku ketua Fraksi Partai Aceh.

“Kami Fraksi Partai Aceh juga menyatakan mengembalikan Dokumen RKA yang telah diberikan kepada anggota kami yang ada di Badan Anggaran DPRK Aceh Besar. Namun demikian kita semua telah sepakat bahwa demi Aceh Besar yang lebih baik dan untuk menghindari konsekuensi-konsekuensi yang dapat merugikan daerah dengan segala keterbatasan telah pun kita melakukan pembahasan dengan cara yang sangat luar biasa dan aneh. Semoga hal ini dapat menjadi catatan kita bersama dalam upaya memperbaiki kinerja kita di masa yang akan datang,” demikian kata Ketua Fraksi PA DPRK Aceh Besar.

Pihaknya menyarankan agar Bupati Aceh Besar agar dapat membentuk tim TPAD yang diisi dengan personel yang memiliki kompetensi yang layak, hal itu mengingat ketepatan waktu pengesahan anggaran sebagaimana disebutkan pada pasal 311 UU Nomor 23 tahun 2014, yang merupakan prasyarat yang harus dipenuhi demi upaya mempertahankan WTP untuk ke-7 kalinya.

“Setelah kami cermati secara seksama melalui pembahasan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 terhadap dokumen RKA Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Pangan dan Disdukcapil. Rancangan APBK tahun anggaran 2019, maka kami dari fraksi Partai Aceh memandang perlu menyikapi beberapa hal dan fenomena yang terjadi demi untuk kesempurnaan RAPBK Aceh Besar tahun 2019,” tegasnya.