Home / ACEH / Polemik Wali Nanggroe, Abi Lampisang Lapor ke Ombudsman

Polemik Wali Nanggroe, Abi Lampisang Lapor ke Ombudsman

Istimewa

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Tgk. H. Ahmad Tajuddin atau yang akrab disapa Abi Lampisang menyambangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh di Jln. T. Lamgugob, Syiah Kuala, Banda Aceh, Senin (19/11/2018) kemarin.

Kedatangan ulama kharismatik Aceh tersebut guna membuat laporan terkait kisruh tentang Wali Nanggroe (WN) Aceh selama ini.

Abi Lampisang bersama rombongan datang ke Kantor Ombudsman sekitar jam 15.30 WIB disambut langsung oleh Kepala Ombudsman Aceh, Dr. Taqwaddin Husin.

“Kami datang ke seni ingin berkonsultasi dan membuat pengaduan, yaitu terkait belum dibukanya seleksi Calon Wali Nanggroe. Sebagaimana kita ketahui bersama masa jabatan Wali Nanggroe yang sekarang sudah mau habis,” ujar Abi Lampisang, dalam rilis diterima Klikkabar.com, Selasa (20/11/2018).

Abi Lampisang dalam kesempatan tersebut juga mengatakan, kedatangannya ke Ombudsman Aceh sebagai bentuk dukungannya kepada Lembaga Wali Nanggroe.

“Kami sangat mendukung adanya lembaga Wali Nanggroe, selain amanah Undang-Undang juga merupakan kekuatan pemersatu rakyat. Sehingga tugas dan fungsi Wali Nanggroe harus lebih aktif dan hal ini ke depannya juga harus disosialisasikan supaya masyarakat paham,” ujar Abi Lampisang.

Menanggapi laporan itu, Dr. Taqwaddin selaku Ketua Ombudsman Aceh berjanji akan segera menindaklanjuti laporan itu.

“Nanti kita akan minta klarifikasi atau langsung Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pihak Katibul Wali dan para pihak lainnya, supaya hal ini segera diselesaikan. Dugaan saat ini adalah penundaan berlarut yang terjadi,” terang Taqwaddin.

Dalam kesempatan tersebut, Dr Taqwaddin yang juga penulis buku Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe menjelaskan, sebetulnya pengaturan tentang Wali Nanggroe sudah ada sebelum adanya MoU Helsinki.

Hal ini, kata Taqwaddin, diatur di dalam UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

“Jadi, pengaturan yang sudah ada dalam UU Otsus NAD tersebut kemudian diperkuat dalam MoU Helsinki dan UU No 11 Tahun 2006 (UUPA). Dan adanya MoU Helsinki tersebut antara GAM dan Pemerintah RI mengikat kedua belah pihak, apalagi kemudian dipertegas lagi keberadaannya dalam UUPA dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe (LWN),” katanya.

Menurut Taqwaddin, wacana dan usulan pembubaran Lembaga Wali Nanggroe adalah kontra produktif dengan semangat perdamaian dan UUPA

“Terkait dengan laporan dari Abi Lampisang dan juga Teuku Nazar, kita menyatakan akan segera memproses dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan tersebut,” pungkas Taqwaddin. []