Home / ACEH / Lembaga Wali Nanggroe Sangat Diperlukan di Aceh

Lembaga Wali Nanggroe Sangat Diperlukan di Aceh

Haekal Afifa. (Muhammad Fadhil/Klikkabar.com)

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Menanggapi polemik terkait Lembaga Wali Nanggroe Aceh beberapa hari ini, Haekal Afifa selaku Aktivis Kebudayaan di Institut Peradaban Aceh menanggapi pernyataan Ghazali Abbas Adan dan Fakrurrazi terkait penting tidaknya kehadiran lembaga ini.

Hal ini disampaikan Haekal melalui siaran pers kepada media pada Rabu (14/11/2018) di Banda Aceh.

“Kita melihat kehadiran Lembaga Wali Nanggroe sangat diperlukan untuk Aceh, hal ini penting guna mengawal kepentingan nilai-nilai sejarah, adat, budaya dan peradaban Aceh di tingkat nasional,” ujar Haekal.

Menurutnya, Ghazali Abbas Adan dan Fakrurrazi terlalu tendensius menilai kehadiran Lembaga ini. Padahal, Lembaga Wali Nanggroe adalah konsensus dari Perdamaian Aceh yang diamanahkan dalam MoU Helsinki dan UUPA.

“Lembaga ini memiliki kekuatan hukum, dan produk dari Perdamaian Aceh yang harus dijaga dan dikawal bersama untuk keberlangsungannya. Sebagai Civil Society, kita memastikan lembaga ini berjalan pada jalur yang semestinya secara objektif dan tidak tendensius,” sebut Haekal.

Dia menuturkan, perlu kerjasama kolektif untuk memastikan lembaga ini bekerja secara maksimal dan independen, sehingga menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia dalam mengawal nilai adat dan budaya ditengah serangan globalisasi di Indonesia.

“Perlu kerjasama semua pihak, agar lembaga ini berfungsi dengan tepat dan independen demi kepentingan Aceh, bukan untuk kepentingan politik dan harus dilepaskan dari oknum-oknum yang mempolitisir lembaga ini,” tegas Haekal.

Penyusun Kalender Aceh ini menambahkan, jika kehadiran lembaga ini masih belum berfungsi maksimal bukan berarti lembaga ini tidak diperlukan, dan juga tidak semestinya pemimpin yang tidak berhasil harus dipertahankan.

Bék gara-gara supér hana pah, katajak tét moto-moto. Itu tidak bijak. Dan mempertahankan nahkoda lama juga tidak mungkin, evaluasi dan cari nakhoda yang lebih baik untuk masa depan perdamaian dan peradaban Aceh,” jelas Haekal. []