Home / ACEH / Upaya Muharuddin Menjaga UUPA Tetap Utuh

Upaya Muharuddin Menjaga UUPA Tetap Utuh

IST

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH- Berawal dari pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sejumlah fraksi di DPRA meminta DPR RI mengembalikan dua pasal UUPA karena proses pencabutannya melanggar aturan, lantaran tanpa berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA, hingga berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bertempat di rumah dinas Ketua DPR Aceh kawasan Blang Padang, Politisi muda Partai Aceh Tgk. H. Muharruddin yang kini maju sebagai calon anggota DPR-RI melalui partai Nasdem dapil Aceh II ditemui media ini tegas mengatakan, saat dicabutnya dua pasal dalam UUPA tidak ada dukungan sedikitpun dari pihak eksekutif saat DPR Aceh menggugat ke Jakarta kala itu.

“Saat pencabutan dua pasal UUPA, tidak ada dukungan sedikitpun dari eksekutif. Ini murni kerja DPR dalam mempertahankan dua pasal UUPA yang sempat di cabut dan dikemudian dikembalikan dua pasal tersebut, setelah kita gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)”.

Sebelum meninggalkan jabatan sebagai ketua DPR Aceh, ia sudah mengusulkan kepada pihak Sekteriat DPR untuk membuat nomenklatur anggaran pendampingan hukum terhadap UUPA jika sewaktu-waktu UUPA di bonsai kembali atau ada yang menggugat, akan lebih mudah melakukan pendampingan hukum jika anggaran sudah tersedia.

Kemudian, ditahun 2019 mendatang, ia juga mengusul adanya tim yang bertugas untuk mengkaji secara menyeluruh sejumlah pasal dalam undang-undang yang mengatur tentang Aceh akan tetapi belum sejalan dengan UUPA, hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui sejumlah persoalan. Dalam hal ini, tim akan dibentuk dua pihak yaitu Aceh-Jakarta atau dari pihak pmerintah Aceh dan pemerintah pusat yang kemudian dilahirkan tim Desk.

“Setiap persoalan tentang Aceh mereka akan tangani, kemudian tim ini akan menyelesaikan persoalan yang timbul menyangkut Aceh, jadi peran tim desk ini besar, saya berharap agar tim ini bisa bekerja di tahun 2019,”harap Tgk. Muharuddin.

Ia berharap juga berharap kepada ketua DPR Aceh yang akan menggantikannya kedepan, untuk mempertahankan nomenklatur anggaran tersebut dan terbentuknya tim Desk ditahun 2019 mendatang agar, sewaktu-waktu terjadi persoalan dengan UUPA, DPR Aceh bisa langsung melakukan advokasi. “Ini saya menitipkan hal ini kepada ketua yang baru dan juga anggota DPR yang lain agar nomenklatur ini bisa dipertahankan,” tutupnya.