Home / ACEH / Cerita Tgk Muhar Saat Mengembalikan Pasal UUPA yang Sempat Dibonsai

Cerita Tgk Muhar Saat Mengembalikan Pasal UUPA yang Sempat Dibonsai

Ist

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH- Dewan Perwakila Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna Khusus DPR Aceh dengan Agenda Usulan Pergantian Pimpinan Alat Kelengkapan DPR Aceh, Selasa (6/11/2018). Rapat yang berlangsung di Gedung Utama DPRA tersebut dipimpin langsung oleh Tgk Muharuddin selaku Ketua DPRA yang akan diganti.

Ini merupakan rapat terakhir yang dipimpin Tgk Muharuddin dalam jabatannya sebagai Ketua DPRA, pasalnya forum yang hadir dalam Rapat Paripurna DPRA hari ini telah menyetujui Usulan Pergantian Pimpinan Alat Kelengkapan DPRA dari Muharuddin ke Sulaiman. Dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 12 tahun 2018 pasal 6 ayat 4, dinyatakan, setelah diberhentikan ketua DPR, maka wakil ketua 1 akan menjalankan tugas ketua DPR Aceh hingga keluar SK Kemendagri yang menetapkan untuk ketua yang baru.

Seluruh anggota DPRA yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyetujui Usulan Pergantian Ketua DPRA, dan sepakat tidak lagi dibawa atau dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus).

Saat ditemui media ini, Muharuddin mengaku selama menjabat sebagai ketua DPR Aceh dalam kurun waktu 4 tahun lebih ada banyak hal yang dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang DPR bersama anggota lainnya.

Hampir setiap tahun ia mengaku selalu ada produk qanun yang disahkan oleh DPR Aceh selain qanun APBA, “Artinya, tugas dan fungsi DPR selama menjabat sudah kita jalankan sesuai dengan amanah undang-undang,” pungkas Tgk.Muharuddin, Rabu 7 November 2018.

Dalam kesempatan tersebut, ia menceritakan proses pengesahan anggaran selama ia menjabat ketua DPR, kunci pengesahan anggaran tepat waktu menurutnya harus sinkron antara kedua pihak (Legislatif dan eksekutif), kalaupun misalnya DPR serius dalam membahas anggaran, sementara eksekutif tidak sikron, ini yang dapat menyebabkan pengesahaan anggaran bisa terjadi keterlambatan dan bahkan tidak terjadi kesepakatan seperti tahun 2018 ini yang berujung kepada Pergub.

“Pembahsan qanun termasuk APBA harus ada dua pihak. Seserius apapun legislatif, jika tidak sikrion, tidak jalan, jadi harus saling melengkapi,”.

Pencabutan dua pasal UUPA

Polemik pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) melalui Undang-Undang Pemilu yang disahkan DPR RI menjadi pembicaraan hangat di DPRA. Sejumlah fraksi di DPRA meminta DPR RI mengembalikan dua pasal UUPA karena proses pencabutannya melanggar aturan, karena tanpa berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA, begitulah kondisi di Aceh saat itu sebelum digugat oleh DPR Aceh, tentu menjadi perhatian serius DPR Aceh terutama ketua DPR Aceh saat itu Tgk Muharuddin.

Masih di rumah Dinas Ketua DPR Aceh kawasan Blang Padang, Politisi muda Partai Aceh yang kini maju sebagai calon anggota DPR-RI melalui partai Nasdem dapil Aceh II ditemui media ini, saat berbincang, ustadz Muhar sapaan pria ini, tegas mengatakan, saat dicabutnya dua pasal dalam UUPA tidak ada dukungan sedikitpun dari pihak eksekutif saat DPR Aceh menggugat ke Jakarta saat itu.

“Saat pencabutan dua pasal UUPA, tidak ada dukungan sedikitpun dari eksekutif. Ini murni kerja DPR dalam mempertahankan dua pasal UUPA yang sempat di cabut dan dikemudian dikembalikan dua pasal tersebut, setelah kita gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)”.

Muhar melanjutkan, saat keberhasilan ini tercapai, banyak para tokoh Aceh yang mengapresiasi atas usaha DPR Aceh dalam mempertahankan UUPA, “karena menyangkut marwah Aceh, bukan persoalan sepele kami anggap, pencabutan dua pasal itu, masalah serius yang sedang dialami Aceh waktu itu,”.

Bahkan, Tgk Muharuddin sebelum meninggalkan jabatan sebagai ketua DPR Aceh sudah mengusulkan kepada pihak Sektariat DPR untuk membuat nomenklatur anggaran pendampingan hukum terhadap UUPA jika sewaktu-waktu UUPA di bonsai kembali atau ada yang menggugat, akan lebih mudah melakukan pendampingan hukum.“Kadang UUPA digugat, jadi bisa dilakukan pendampingan,.”

Ia berharap kepada ketua DPR yang akan menggantikannya kedepan, untuk mempertahankan nomenklatur anggaran tersebut agar, sewaktu-waktu terjadi persoalan dengan UUPA, DPR Aceh bisa langsung melakukan advokasi sehingga.

“Ini saya menitipkan hal ini kepada ketua yang baru dan juga anggota DPR yang lain agar nomenklatur ini bisa dipertahankan,” tutupnya.