Home / ACEH / KPK: Permohonan Irwandi tak Berhubungan dengan Kasusnya

KPK: Permohonan Irwandi tak Berhubungan dengan Kasusnya

Gedung KPK (Foto: Rachman Haryanto)

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, tersangka korupsi DOK Aceh, Irwandi Yusuf banyak bicara tentang hal-hal lain yang tidak ada hubungan langsung dengan korupsi yang sedang menjeratnya.

Dalam permohonan sidang praperadilan diterima KPK. Irwandi Yusuf lebih banyak menguraikan pokok perkara, yang semestinya tidak menjadi domain dari sidang praperadilan.

“Justru akan lebih baik jika fakta-fakta yang diklaim tersebut diuji di persidangan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan diterima Klikkabar.com, Selasa (9/10/2018).

Kata Febri, KPK telah menerima surat dari PN Jakarta Selatan tentang praperadilan dengan pemohon Irwandi Yusuf dengan jadwal sidang hari ini, Selasa 9 Oktober 2018.

Namun, karena ada penugasan dan kegiatan lain, maka sejak Jumat kemarin KPK telah mengajukan permintaan pada PN Jaksel untuk mengundur waktu sidang selama 7 hari, yaitu pada 16 Oktober 2018.

Adapun permohonan praperadilan tersebut pada pokoknya adalah menguraikan bahwa tersangka telah menjadi gubernur sebelumnya dan mengklaim tidak pernah meminta atau menerima uang.

Kemudian, menguraikan tersangka dipilih dalam pilkada serentak dengan suara 37,22%, mengklaim bahwa tidak pernah menerima uang seperti yang disangkakan KPK dalam penyidikan terkait DOK Aceh.

Lalu, dalam perpohonan itu tersangka juga menjelaskan pertemuan dirinya dengan Steffy Burase dan usulan Steffy untuk melakukan lomba lari Aceh marathon bertaraf internasional.

“Disebut juga tersangka menyarankan agar Steffy membuat RAB yang kemudian ditindaklanjuti Steffy dengan membuat RAB senilai Rp13 M. selanjutnya RAB tersebut diserahkan tersangka pada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dan proses lebih lanjut,” ujar Febri.

Ia menambahkan, dalam permohonan itu juga diuraikan sebelum ada pencairan dana pemerintah, tersangka Irwandi Yusuf menggunakan dana pribadi dan mentransfer ke rekening Steffy Burase dan pihak lainnya, dengan jumlah sekitar Rp 1 Milyar.

Selain itu, disebutkan juga tentang pelaporan gratifikasi pada KPK yang dilakukan oleh pemohon sejumlah Rp 39 juta. Pemohon juga membantah OTT yang dilakukan KPK dan seterusnya.

“Pada pokoknya pemohon meminta penangkapan, penahanan dan surat-surat dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak sah,” sebut Febri.

Kata Febri, KPK tentu menghargai hal ini sebagai jalur hukum yang ditempuh oleh tersangka. Nanti jika persidangan dilakukan pada Selasa, 16 Oktober 2018 atau waktu lain yang ditentukan pengadilan, tentu KPK akan mendengarkan permohonan yang diajukan oleh tersangka tersebut.

“Dan kemudian akan memberikan jawaban yang komprehensif,” terang Febri. []