Home / OPINI / Alasan PKI Menolak Federalisme

Alasan PKI Menolak Federalisme

Oleh Fadhli Espece [Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Internasional Komite Mahasiswa & Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN)]

Diskusi tentang federalisme (negara persatuan) sebagai bentuk negara ideal bagi Indonesia selalu menarik diperbincangkan. Terakhir gagasan ini muncul hangat ke permukaan saat Soeharto lengser dari istana kemegahannya  pada 1998.

Negara Persatuan Indonesia digadang-gadang sebagai solusi alternatif untuk Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Meskipun kini federalisme sudah kehilangan momentumnya, menarik untuk ditelisik mengapa PKI yang memiliki basis suara yang besar pada pemilu pertama 1955 malah menolak gagasan ini.

Tentu saja sikap tegas PKI yang menolak federalisme sebagai bentuk negara Indonesia telah melalui proses pertimbangan yang cukup matang, baik dalam kerangka politik pragmatis maupun ideologis. Semua dampak untung-rugi di masa mendatang telah diprediksi secara terukur. Maka, menjelang penyelenggaraan pemilu 1955, dimulailah agenda penyebaran isi kampanye penolakan terhadap wacana federalisme. PKI gencar melakukan kampanye untuk meraup perolehan suara sebanyak-banyaknya.

Pada 17 November 1955, melalui Departemen Agitprop Central Comite PKI mengeluarkan selebaran/booklet yang berisi gagasan yang diusung dan akan diperjuangkan di parlemen/konstituante. Konstituante penting karena mereka lah yang menjadi dewan pembuat Undang-Undang Dasar (UUD) negara. Undang-Undang Dasar ini yang kemudian menjadi induk semua undang-undang. Artinya seluruh undang-undang yang akan lahir di masa mendatang tidak boleh ada yang berseberangan dengannya.

PKI mensinyalir lawan politiknya Masjumi dan PSI gencar melakukan kampanye terhadap perwakilan majelis atau dewan dua kamar. Artinya ada perwakilan di parlemen dan perwakilan senat seperti halnya di Amerika Serikan dan Uni Sovyet. Bentuk dewan dua kamar ini mengakomodir perwakilan dari dewan rakyat yang berdasarkan pada jumlah penduduk dan dewan bangsa yang berdasarkan perwakilan suku bangsa yang jumlah keterwakilannya sama setiap suku bangsa.

Wacana seperti itulah yang ditolak mentah-mentah oleh PKI. Pertanyaan yang mungkin muncul kemudian adalah mengapa PKI menolaknya? Ada beberapa alasan.

Pertama, PKI menerjemahkan federalisme sebagai kelanjutan politik separatis kaum imperialis untuk memisahkah Aceh, Sulawesi Selatan, dan lain-lain dari pemerintah pusat. Hal ini dipandang kemudian sebagai suatu hal yang membahayakan kemerdekaan Indonesia. Keberadaan negara dalam negara adalah ancaman bagi kemerdekaan Indonesia.

 

Hal yang cukup menggelisahkan PKI adalah kekhawatiran akan lahirnya negara islam. Bukan tanpa alasan, menculnya gerakan Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dikomandoi oleh Kartosuwirjo (Jawa Barat),  Daud Beureueh (Aceh),  Kahar Muzakkar (Sulawesi Selatan),  dan Ibnu Hajar (Kalimantan) menjadi pengalaman berharga. Apalagi DI/TII memiliki alat negara sendiri seperti tentara, polisi, parlemen, dan perwakilan luar negeri di Amerika. Untuk yang terakhir, PKI memberikan perhatian khusus dengan menyebut nama seorang anak muda: Hasan Tiro.

 

Alasan kedua, PKI menilai keberadaan senat atau dewan bangsa dalam sistem federalisme sama sekali tidak menjamin akan mewakili kepentingan rakyat di daerah. Calon senat yang maju dalam pemilihan adalah orang partai, dan oleh karena itu mereka rentan tunduk pada kepentingan dan disiplin partai. Dan yang ketiga, keberadaan dewan bangsa atau senator dalam parlemen akan memperlambat pembuatan undang-undang dan memperbanyak pengeluaran biaya dalam proses perundangan sehingga mengakibatkan merajalela dan pemborosan uang negara.

 

Sampai di sini Masjumi yang gencar mewacanakan federalisme dituding memiliki kedekatan dan hubungan ideologis dengan DI/TII.  Apalagi Kasman Singodimedjo mengatakan “antara Masjumi dan DI dalam ideologi tidak ada perbedaan” serta ungkapan “Cita-cita yang dianut oleh Kartosuwirjo cita-cita yang baik, hanya jalannya menyimpang dari jalan hukum” dilontarkan oleh Moh. Roem. Keduanya adalah pembesar Masjumi.

Meskipun tegas menolak wacana federalisme, PKI secara terang-terangan mendukung otonomi luas karena Indonesia negara yang bersuku-bangsa banyak. Bagi PKI semua suku-bangsa sama dan setara, tidak peduli kecil-besarnya, penindasan satu atas lainnya adalah haram. Maka, setiap daerah berhak mengatur keuangan, ekonomi, perhubungan, kebudayaan, dan politiknya masing-masing. Semua kewenangan ini berhak untuk diatur oleh masing-masing daerah asalkan tidak dalam bentuk federalisme.

 

Kini federalisme telah kehilangan narasi. Perubahan bentuk negara sudah dikunci. Tidak ada celah untuk merongrong NKRI. Melalui sidang paripurna MPR 10 Agustus 2002, amendemen keempat UUD 1945 memutuskan dalam pasal 37 ayat 5, “Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Namun begitu, apapun yang terjadi, diskusi tak boleh mati, karena dialektika adalah koentji!

 

Viva la revolución!