Home / BERITA TERBARU / Palu yang Pilu

Palu yang Pilu

 

 

(Foto: Azwar Ipank/Klikkabar.com)

Oleh: Saifuddin Bantasyam

Sejak 2004, sudah lebih dari 200.000 jiwa warga negeri ini meninggal karena gempa dan tsunami.

“Butuh berapa banyak nyawa lagi untuk menyadarkan kita bahwa negara ini sangat rentan gempa dan tsunami? Kita butuh perubahan radikal untuk membangun kesiapsiagaan, baik dari aspek fisik maupun sosial,” kata Gegar Prasetya, Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (Kompas, Minggu, 30/9/2018).

Ahmad Arif, Wartawan Kompas sengaja menulis laporan berjudul “Kali Ini Palu! Kita Butuh Perubahan Radikal untuk Menyadarkan.” Tidak lain tidak bukan karena sebagaimana yang juga saya ikuti laporan-laporan atau hasil kajian Kompas tentang Indonesia yang berada di “the ring of fire,” atau cincin api, Kompas sudah mengingatkan pemerintah tentang perlunya kesiapsiagaan menghadapi bencana utamanya bencana gempa dan tsunami.

Bahkan pada 31 Mai 2017, Kompas menulis artikel “Waspadai Gempa Besar di Sulawesi,” dengan penekanan ancaman dari sesar Palu-Koro (sesar yang dalam gempa Jumat lalu bergerak). Tetapi, tulis Kompas , upaya mitigasi dan kesiapsiagaan minim dilakukan, dan masyarakat juga abai (terkait keterlibatan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan).

Saya tak ingin Kompas menulis semacam itu, sebab saat sebuah bencana terjadi, tidak elok menyalah-nyalahkan pemerintah dan masyarakat. Yang pasti sama-sama tak ingin bencana terjadi apalagi yang menelan korban jiwa yang sangat banyak. Tetapi kadang kala cubitan-cubitan memang harus dilakukan.

Dalam bencana di Palu dan Donggala itu misalnya, lima menit setelah gempa, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami (PDT) dengan perkiraan gelombang 0.5-3 meter dengan estimasi tiba di Palu pukul 18.22, sementara di Mamuju yang berjarak 237 km dari pusat gempa, ketinggian tsunami diperkirakan 0,5 meter.

Pengamatan “tide gauge,” alat pemantau perubahan muka air di Mamaju mengonfirmasi adanya tsunami setinggi 6 cm pada pukul 18.27. Pada pukul 18.36 atau 34 menit setelah gempa, BMKG mengakhiri PDT, tanpa mengetahui bahwa tsunami telah menghancurkan pesisir Kota Palu.

Abdul Muhari, ahli tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan pengakhiran PDT itu problematik, karena jarak tide gauge di Mamuju yang menjadi acuan terlalu jauh, sedangkan “tide gauge” yang dioperasikan Badan Informasi Geospasial (BIG) di Palu dalam keadaan mati!

Menurut Kompas, problem PDT itu mengingatkan kejadian gempa bumi disusul tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumbar tahun 2010. Saat itu PDT juga diakhiri tanpa diketahui bahwa tsunami sudah menghancurkan pesisii Mentawai. Tsunami di Mentawai baru diketahui sehari sesudah kejadian!

Selain polemik PDT itu, ternyata sirene tsunami di Kota Palu tidak menyala, sementara tide gauge yang biasanya dibangun di pelabuhan, bukan alat efektif untuk mitigasi karena hanya bisa melaporkan setelah tsunami terjadi.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah membangun sejumlah buoy di perairan tetapi sensor yang mengapung di laut itu sudah lama tidak berfungsi karena hilang atau rusak. Praktis, PDT BMKG lebih didasarkan pada pemodelan.

Implikasinya dari keadaan yang tidak siap itu, maka penanganan tanggap darurat juga kehilangan “masa emas” untuk menolang korban yang membutuhkan bantuan segera.

Dan, keadaan semakin buruk saat listrik dan komunikasi terputus. Juga banyak bangunan yang roboh dan rata dengan tanah, menandakan bahwa bangunan-bangunan itu dibangun tak memenuhi kaidah kewaspadaan di jalur gempa, padahal Palu dan Donggala telah lama diketahui sebagai daerah rentan gempa dan tsunami.

Menurut Gegar, 14 kali tsunami sudah terjadi di kawasan itu dari tahun 1820-1882. Adapun sejak 1927-2001, telah terjadi 6 (enam) kali tsunami. Jadi, ditambah dengan kejadian Jumat lalu, maka sudah 19 kali di kawasan tersebut, yang semuanya bersumbar dari patahan Palu-Koro.

Bencana gempa memang tidak dapat diprediksi, tetapi bagaimana masyarakat hrs bersikap saat terjadi gempa, sudah menjadi suatu ilmu pengetahuan. Akan halnya tsunami sendiri, ternyata dpt diprediksi. Sebagai pengetahuan, tentu hrs ada selalu pengingatan, latihan, dan sebagainya, termasuk jika tsunami terjadi.

Semua ini akan percuma jika kesadaran tidak muncul. Semuanya perlu kesiapan pemerintah dan juga masyarakat. Bahkan Gegar menyebutnya dengan perlunya perubahan radikal.

Seingat saya, di beberapa tempat di perairan Aceh, sudah diletakkan buoy yang dibuat oleh BPPT. Tetapi, alat tersebut kemudian juga hilang atau rusak/dirusakkan. Jika benar demikian, maka tepat kiranya jika Pemerintah Aceh kembali melakukan pengadaan alat tersebut dan memasang di tempat yang patut.

“Escape building” (gedung untuk menyelamatkan diri saat tsunami) juga sudah dibangun di Banda Aceh, Calang (Aceh Jaya), dan Pidie. Gedung tersebut perlu dirawat secara berkala.

Latihan-latihan untuk menumbukan kewaspadaan masyarakat terhadap penyelamatan diri saat gempa dan tsunami, perlu kontinyu dilakukan. Fokuskan jg kepada anak-anak sekolah.

Salut kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPPA) yang digawangi Teuku Ahmad Dadek, yang sudah menetapkan kebijakan menyalakan sirene peringatan dini tsunami pada setiap tanggal 26 setiap bulan! Ini contoh, bahwa kewaspadaan mesti menjadi DNA kita yang hidup di daerah bencana. Tak perlu selalu harus menunggu banyaknya korban, baru kita bergegas! Dari kejadian di Palu, kita bisa belajar di masa hadapan.

Penulis merupakan seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh