Home / BERITA TERBARU / [OPINI] Konstitusi Sebagai Pengendali Negara yang Kultural

[OPINI] Konstitusi Sebagai Pengendali Negara yang Kultural

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). @Net

OLEH: MUHAMMAD SALDA*

INDONESIA adalah negara yang sangat kaya, baik dari segi hukum adat maupun keragaman sukunya yang terjaga sampai saat ini. Disamping itu, setiap wilayah bagian di Indonesia juga mempunyai nilai-nilai tersendiri, baik itu dari segi pemberlakuan adat istiadat atau budaya yang sudah ada sebelumnya, dimana semua itu dianggap penting serta mempunyai nilai tersendiri pada wilayah tersebut.

Selain keragaman adat dan budaya, Indonesia juga diperkaya dengan bahasa dan kepercayaan yang dianut masyarakatnya. Indonesia mengakui lima agama di dalamnya yang semua itu di kemas dengan sangat baik dalam satu ikatan, yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”, selain itu diperkuat dalam aturan tertinggi negara Indonesia yakni Konstitusi yang tertulis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun walau demikian, masih banyak hal-hal yang menjadi konflik di negara ini, terutama mengenai pemberlakuan kekhususan yang ada pada wilayah-wilayah di Indonesia, serta pemerataan kesejahteraan di berbagai sudut negeri ini yang masih belum terwujud dengan baik yang menjadi benih-benih konflik di dalam bangsa ini, termasuk juga pada hak-hak kolektif di dalamnya.

Oleh sebab itu, untuk menghindari konflik di dalam negara yang berkepanjangan, Indonesia harus mempunyai komitmen menjalankan konstitusinya sesuai dengan kententuan yang telah termaktub di dalamnya.

Selain itu, peraturan yang dibentuk untuk mengatur negara juga harus sesuai dengan kebutuhan rakyat, dan tidak mendiskriminasi rakyat, teruma rakyat-rakyat miskin Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia dalam paham hukumnya menganut asas fiksi, dimana setiap orang dianggap mengetahui aturan hukum atau semua orang dianggap cakap akan hukum yang beralaku di negara ini.

Pada sisi lain kita juga dapat melihat bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai banyak peraturan perundang-undangan sebagai alat pengatur di dalam negara. Akan tetapi, semua itu tidak terlepas dari naungan Konstitusi (UUD 1954) sebagai pengendali negara. Dimana segala sesuatu hal tidak dibenarkan menjadi alat pengatur dalam negara, ketika peraturan tersebut melampaui ketentuan tertinggi yang diberlakukan sebagai landasan negara, hal tersebut tidak boleh dilakukan dan tidak dibenarkan dalam sebuah negara yang mempunyai konstitusi di dalamnya.

Hasil dari pemerataan paham yang seperti itulah yang akan menimbulkan konflik secara berlarut dalam sebuah negara, dimana seharusnya negara mengayomi dan merangkul rakyatnya dengan baik, tidak memberatkan hal-hal yang mereka tidak pahami yang akan menimbulkan “Chaos” dalam masyarakat. Hal ini harus disadari oleh negara hukum, agar hukum benar-benar menjadi alat perlindungan, bukan sebaliknya, menjadi bumerang bagi rakyatnya.

Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pada kekhususan yang telah ada pada Provinsi Aceh yang telah memberlakukan keistimewaanya dalam tatanan kepemerintahannya dan juga memberlakukan nilai-nilai hukum Islam di dalamnya, seperti telah terbentuk instansi khusus seperti Dinas Syarit Islam, dan Qanun sebagai nilai keistimewaan yang menjadi lembaran hukum pada pemerintah Aceh, serta perubahan nama lembaga vertikal seperti Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar’iyah.

Selain itu juga pada sistem perbankan regional yang mulai menerapkan sistem perbankan syariah. Hal ini merupakan hal-hal yang menonjol yang dapat dilihat secara jelas.

Dari segi kesepahaman dalam tatanan pemerintahan hal tersebut menjadi positif untuk diterapkannya nilai-nilai keislaman dan hal-hal yang lain secara khus. Akan tetapi, secara implementasinya menjadi negatif yang akan menimbulkan pro dan kontra di dalam suatu daerah. Dimana anggapan sebahagian masyarakat tujuan dengan terapan tidak sesuai pada kenyataannya, sehingga kekhususan tersebut menjadi tidak istimewa pada pemerataannya.

Hal tersebut dapat kita lihat dan banyak terjadi pada implementasi Qanun Jinayah, dimana pemerintah Aceh menggaggap bahwa semua masyarakat Aceh paham atau cakap dengan lembaran hukum Aceh tersebut. Sehingga banyak terjadi intimidasi secara sepihak, karena tidak adanya pengendalian.

Hal seperti ini terjadi, karena tidak berfungsinya tujuan hukum secara baik, yaitu Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatannya. Jika kita lihat dari tujuan hukum Islam disebut dengan maqashid al-syari’ah yaitu hukum-hukum yang disyariatkan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.

Sebenarnya pengendalian hukun nasional dan hukum pada daerah yang memiliki hak khusus keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjunjung tinggi moralitas dan keadilan.

Jadi, fungsi pengendali negara (konstitusi) tidak boleh pudar walau pemerintahnya diberi kewenangan memberlakukan kekhusasan pada setiap wailayah tertentu dengan tujuannya untuk tidak terjadi “Chaos”. Kemudian, tidak mendiskriminasi masyarakat dengan asas fiksi, dimana masyarakat akan merasa terzalimi dengan ketidakpahaman mereka mengenai pemberlakuan hukum (peraturan perundang-undangan). Tidak juga bertujuan membatasi sehingga ditakutkan tidak akan efektifnya implementasi daripada keistimewaan tersebut. Namun fungsi pengedali negara melainkan untuk mengontrol kemasalahatan yang telah dijamin penuh oleh negara sebagai wujud dari hak konstitusional dari konstitusi itu sendiri.

*Penulis merupakan Calon Magister Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)