Home / ACEH / KPK Periksa 43 Saksi, Ungkap Dugaan Korupsi Irwandi

KPK Periksa 43 Saksi, Ungkap Dugaan Korupsi Irwandi

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap 14 saksi untuk tersangka Irwandi Yusuf gubernur Aceh non aktif dalam kasus dugaan suap DOK Aceh tahun 2018.

Pemeriksaan untuk 14 saksi tersebut direncanakan akan berlangsung hari ini, Rabu 15 Agustus 2018 di Polda Aceh. Menurut catatan Klikkabar.com, Ini kali ketiga secara berturut tim penyidik KPK RI melakukan pemeriksaan terhadap saksi, dua hari sebelumnya KPK telah memeriksa sebanyak 29 saksi dengan kasus yang sama, sehingga jumlah total selama 3 hari, KPK telah mengagendakan pemeriksaan saksi berjumlah 43 orang saksi.

Para saksi yang telah diperiksa oleh KPK berasal dari unsur staf khusus Gubernur Aceh, Pejabat di Biro Hukum, PNS, anggota Timm Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), BPKS dan staf dinas PUPR dan sebanyak 11 orang ketua Program Kerja (Pokja) di lingkungan SKPA. Lebih lanjut kata Febri, para saksi yang dilakukan pemeriksaan selain dari 11 Ketua Pokja, ada juga dari kalangan swasta.

“Kemarin Senin, 13 Agustus 2018 penyidik mendalami dugaan peran dan perintah Irwandi Yusuf serta penerimaan lain yang terkait dengan proyek Aceh Marathon dan proyek lain di Aceh. KPK juga menggali keterkaitan sejumlah proyek dengan saksi Steffy Burase yang telah beberapa kali diperiksa KPK di Jakarta sebelumnya,” sambungnya.

Adapun tujuan KPK yang terus menggali dan memeriksa sejumlah saksi, pihaknya sedang mencermati bukti-bukti baru tentang aliran dana lain terkait sejumlah proyek di Aceh, kata Febri.

Sementara hari ini, KPK memeriksa Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Kepala BPKS, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kadispora dan mantan Kadispora, Kadis Pengairan, Plt. Kadis kebudayaan dan pariwisata Aceh beserta mantan Kadis, Inspektur Aceh, Kadis PUPR, ajudan Bupati, isteri Irwandi Yusuf Darwati A.Gani serta dari unsur swasta.

“KPK terus menelusuri data- data proyek dan alokasi anggaran di sejumlah Dinas di Aceh terkait dengan DOK Aceh. Bukti yang didapatkan penyidik semakin memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi terkait DOK Aceh ini,” tutup Febridiansyah.