Home / ACEH / PAW Juga Berlaku untuk Parlok di Aceh?

PAW Juga Berlaku untuk Parlok di Aceh?

Sumber foto: megapolitan

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Dr.Sumarsono,MDM menyebutkan, meski di Aceh terdapat DPR dari Partai Lokal yang akan maju kembali dalam Pileg 2019 menggunakan Partai Nasional, dengan kata lain pindah partai, tetap harus di lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), begitu ungkap Sumarsono saat menjawab Klikkabar.com, Selasa malam 7 Agustus 2018.

Sebelumnya, beredar surat dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) yang dikirim kepada Pimpinan Daerah dan pimpinan DPR baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia agar dilakukan pergantian, jika ada DPR yang akan maju kembali dalam pileg mendatang tidak lagi melalui partai sebelumnya, surat tersebut ditanda tangani oleh Dirjen Otda Sumarsono atas nama menteri dalam negeri.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait kebenaran surat itu, Sumarsono membenarkan. “Ia benar surat itu dilayangkan kepada sejumlah pejabat berwenang,” katanya.

Saat disinggung apakah ada pengecualin untuk Provinsi Aceh, Sumarsono dengan tegas menjawab, anggota DPR yang maju kembali bukan dengan partai yang lama alias pindah partai, harus di lakukan PAW. “Berlaku untuk seluruh Indonesia,” jawabnya singkat.

Surat perintah PAW tersebut dekeluarkan sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf i dan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD yang menjadi caleg bukan dari partai terakhirnya, tapi menjadi Caleg 2019 – 2024 lewat partai lain diberhentikan antar waktu.

Lantas, pakah Parlok di Aceh, jika DPR nya maju ke Senayan menggunakan parnas harus di PAW juga? “Iya,” begitu jawaban Dirjen Otda.

Saat dikonfirmasi kembali kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Mendagri belum menjawab sejumlah pertanyaan dari media ini yang diajukan terkait proses PAW bagi DPR dari Partai Lokal di Aceh, bahkan sudah beberapa kali dihubungi, juga belum membuahkan hasil.