Home / ACEH / Dirjen OTDA Tegaskan, PAW Juga Berlaku untuk Aceh

Dirjen OTDA Tegaskan, PAW Juga Berlaku untuk Aceh

Sumber foto: megapolitan

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Terkait banyaknya  anggota DPRD baik di provinsi, kabupaten dan kota yang maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) periode 2019-2024 bukan lewat partainya yang lama alias pindah partai, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada gubernur, pimpinan DPRD provinsi, bupati, wali kota dan pimpinan DPRD kabupaten atau kota untuk melakukan pergantian antar waktu.

Hal itu disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat bernomor 160/6324/OTDA yang ditujukan kepada gubernur, pimpinan DPRD provinsi, bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD kabupaten atau kota.

“Surat tersebut tentang pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu 2019,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar, di Jakarta.

Bahtiar menjelaskan, sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf i dan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD yang menjadi caleg bukan dari partai terakhirnya, tapi menjadi Caleg 2019 – 2024 lewat partai lain diberhentikan antar waktu.

Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh Klikkabar.com, Dr.Sumarsono,MDM selaku Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) membenarkan perihal surat tersebut.

“Ia benar surat itu dilayangkan kepada sejumlah pejabat berwenang,” katanya.

Saat disinggung apakah ada pengecualin untuk Provinsi Aceh, Sumarsono dengan tegas menjawab, anggota DPR yang maju kembali bukan dengan partai yang lama alias pindah partai, harus di lakukan PAW. “Berlaku untuk seluruh Indonesia,” jawabnya singkat.