Home / ACEH / Politik adalah Kompromi

Politik adalah Kompromi


OLEH: AIYUB BUSTAMAM*

APAKAH saya orang yang paham politik? Tentu saja tidak. Saya awam politik. Secara akademik, saya bukan mahasiswa politik. Dalam hal praktik, bukan pula seorang politisi. Tapi jujur, saya menyukai segala tema tentang politik. Kenapa demikian? Wallahu a’lam.

Referensi saya tentang politik cuma 2; pertama, literatur yang saya baca secara acak. Tanpa kerangka ilmiah. Minus silabus. tak bisa dipertanggung jawabkan secara akademik. Kedua, pengalaman terlibat langsung dalam politik “ecek-ecek.” Politik eksperimentasi di kampus, di organisasi-organisasi kemahasiswaan.

Namun, berkat dua referensi, yang meski minim itu, saya mengalami perubahan persepsi terhadap politik. Semula saya menyangka politik adalah soal pertarungan. Namun seiring waktu berjalan. Saya menyadari, politik itu rupanya tentang kompromi.

Iya, Politik adalah kompromi. Kemenangan politik adalah akibat. Keberhasilan kompromi adalah sebabnya. Sedangkan pertarungan, adalah jalan lain yang harus diambil, untuk melengkapi sisa kompromi yang belum usai.

Kekuasaan akan lestari jika mampu merawat kompromi. Bahkan, hal ini berlaku untuk Kuasa Tirani sekalipun. Orde Baru langgeng selama 32 tahun, tidak semata-mata karena tangan besi. Rezim bertahan justru karena keberhasilan merawat kompromi, dan jatuh pun karena gagalnya kompromi.

Saya ingat detik-detik kejatuhan Soeharto. 14 orang menteri mengundurkan diri saat itu. Harmoko, “the Speaker of Parliament,” orang dekat pak Harto, berseru di media agar sang Presiden mundur. Artinya ada keretakan internal disana. Ada kegagalan mempertahankan kompromi. Bahkan, ada desas-desus, bahwa Amerika Serikat, sudah pecah kongsi dengan Soeharto. Kebenarannya, wallahu a’lam.

Banyak contoh lainnya, yang memberitahu kita, bahwa kejatuhan-kejatuhan politik, bermula dari kegagalan kompromi. Soekarno jatuh karena kegagalan kompromi, dengan militer dan kelompok Islam politik. Habibie gagal membangun kompromi dengan faksi-faksi di parlemen pada tahun 1999, LPJ nya ditolak. Gus Dur dimakzulkan karena gagal menjaga kompromi dengan Poros Tengah.

Megawati 3 kali gagal menjadi presiden lewat proses Pemilu. Pertama, 1999, partainya menang telak di Pemilu. Tapi justru ia gagal jadi presiden. Kedua, 2004, Megawati maju dengan status incumbent, pasca kejatuhan Gus Dur. Namun, justru kalah dengan SBY, capres baru dengan partai baru. Ketiga, 2009, lagi-lagi Megawati kalah, padahal incumbent SBY dan JK pecah kongsi. Ada kabar angin, Megawati sulit diajak kompromi, namun saya ogah memberi vonis.

Membangun kompromi politik jauh lebih sulit, ketimbang melakukan pertarungan. Karena ada banyak faksi. Ada beragam kepentingan disana. Namun harus disatukan, dalam satu wadah bernama “Kepentingan Bersama.”

Kita menyaksikan faksi-faksi politik menjelang Pemilu 2019, betapa sibuknya, bergerak mengupayakan kompromi. Kita pun melihat, bahwa betapa rumitnya, bagi Jokowi dan Prabowo, menentukan cawapres. Karena hal itu berkaitan dengan keberlangsungan kompromi, di lingkaran koalisi masing-masing.

Roda politik berputar, dari satu kompromi ke kompromi lainnya. Seperti menaiki sepeda, jika tak ingin jatuh, jangan berhenti mendayung. Orang-orang yang memegang kekuasaan, wajib terus menerus merawat kompromi. Sekejap saja kompromi rusak, kekuasaan dalam bahaya.

Banyak teman-teman saya yang geram. Tentu saja yang anti Jokowi. Kata mereka “dolar naik, BBM naik, Listrik naik, tapi kok masih banyak yang milih.” Jawabannya singkat “Jokowi berhasil merawat dan memperluas kompromi.”

Sesuatu yang gagal dipertahankan oleh Koalisi Merah Putih, besutan Prabowo. Golkar menyeberang, PAN pun sempat bergeser. Tinggalah duet Gerindra-PKS dalam barisan oposisi.

Pasca aksi 212, orang-orang menyangka Jokowi akan melemah. Saya pun menduga demikian. Namun, ternyata keliru. Jokowi mengambil langkah yang tepat, demi keberlangsungan kekuasaannya. Tak melawan. Ia hadir di penghujung acara.

Setelah itu fokus menguatkan kompromi di internal kekuasaan. Lalu memperluas kompromi, dengan kelompok umat Islam yang tidak terlibat 212.

Ini bukan soal baik buruk nya Jokowi. Saya tak mampu menilai soal itu. Kita sedang bicara tentang betapa kompromi nyaris segalanya dalam politik.

SBY pun tergolong sukses dalam merawat kompromi. Satu-satunya Presiden, di era reformasi, yang terpilih 2 kali. Periode kedua, ia terpilih dengan membawa gerbong koalisi besar. Meski di akhir-akhir nyaris terpeleset.

Namun SBY lihai. Ia lebih memilih membenahi situasi internal, konsolidasi, kompromi. Ketimbang membalas serangan musuh. Di penghujung cerita SBY turun dengan selamat. Meski dalam perjalanan terancam impeachment. Lagi-lagi, selamat karena kompromi.

Pilkada 2017 memberi kita pelajaran. Partai Aceh (PA) yang lahir dari rahim perjuangan GAM, memiliki infrastruktur politik terkuat di bumi serambi mekkah. Muzakkir Manaf, ketua umum PA, mantan Panglima GAM, diatas kertas adalah kandidat terkuat. Namun, justru kalah. Sebabnya tak lain, adalah kegagalan kompromi di kalangan elit GAM, 4 kandidat muncul dari kelompok tersebut.

Irwandi Yusuf, Gubernur yang menang tahun itu, hari ini harus menelan pil pahit, dampak dari hal yang berulang-ulang kita sebut sebagai “kegagalan kompromi.” Hari-hari menjelang beliau ditangkap KPK, media-media memberitakan perpecahan di internal relawan pendukung. Di samping itu, Irwandi, pemimpin eksekutif, terlibat “perang terbuka” dengan legislatif. Paling santer, adalah kegagalan kompromi soal APBA. Celah terbuka, KPK masuk tanpa aral melintang.

Saya selalu ingat sebuah pepatah, “Serigala hanya menerkam, domba yang terpisah dari rombongan.” Kompromi atau kemampuan mengelola “kepentingan bersama” adalah kunci bagi keberlangsungan kekuasaan. Kompromi tak hanya penting untuk internal, bahkan, sekalipun dengan lawan politik.

Selama berproses di kampus, di organisasi. Kita melihat banyak diantara para aktifis, belajar politik, dengan semangat bertarung. Sulit diajak kompromi. Slogannya “yang penting lawan, kompromi jika terpaksa.”

Namun, saya punya filosofi yang sebaliknya, selama belajar disana, “yang penting kompromi, lawan jika terpaksa.” Sekilas, yang terakhir lebih ringan. Padahal itu lebih berat, karena seringnya, justru harus melawan diri sendiri.

Politik “yang penting lawan” itu pada akhirnya, hanya melahirkan kekacauan tak berujung. Bahkan para pelakunya bisa bingung sendiri, terhadap sikap dan tindakan politiknya. Jika dunia kampus terus-menerus, melahirkan para aktifis dengan mental seperti itu. Saya percaya, 1000 tahun lagi pun, stabilitas politik adalah kata mustahil di Indonesia.

Kita butuh kader-kader politik yang mengedepankan kompromi. Lihai menegosiasikan kepentingan dengan santun. Mengutamakan titik temu. Kita harus selalu ingat, bahwa dalam upaya kita memperjuangkan aspirasi kelompok, ada banyak kelompok lain diluar sana yang juga memperjuangkan aspirasi kelompoknya.

Hal ini penting untuk meminimalisir kegaduhan politik, di masa hadapan. Negara atau Daerah tak bisa dibangun dalam iklim politik yang buruk, dalam kegaduhan.

Maka, kini siapapun mahasiswa, jika bertanya pada saya tentang hal ihwal politik mahasiswa . Saya cuma bilang “Percayalah, dunia tidak diatur oleh para petarung, dunia diatur oleh para ahli kompromi. Jadi, niatkan lah berproses dalam politik mahasiswa, lebih dominan, belajar membangun dan merawat kompromi. Akan lebih banyak gunanya, akan lebih bermanfaat dalam kehidupan nyata nantinya. Jika kamu hanya fokus belajar bertarung, nanti dalam kehidupan sebenarnya, kamu hanya akan menjadi peluru dalam skema perang orang lain.”

Lantas, apakah saya sudah punya kemampuan membangun dan merawat kompromi? Tentu saja tidak. Itu hal berat, karena membutuhkan Jiwa Yang Besar. Kesediaan melawan diri sendiri. Lagian saya tak punya banyak pengalaman. Namun, saya menulis, agar mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang masih berproses dalam politik “ecek-ecek” seperti saya dulu, seperti saya sebut di awal.

Ada satu bait pesan Sun Tzu, dalam nasehat perangnya yang anggun. ” satu kemenangan tanpa pertempuran jauh lebih baik, dari seribu kemenangan yang diraih lewat pertempuran.
Wallahu a’lam bisshawab.

*Penulis merupakan Mantan Ketua Umum HMI Cabang Banda Aceh