Home / BERITA TERBARU / Penjara Bukan Solusi Pemakai Narkotika

Penjara Bukan Solusi Pemakai Narkotika

Ilustrasi penjara. (Pixabay.com)

Ilustrasi penjara. (Pixabay.com)

KLIKKABAR.COM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menilai bahwa, hukuman penjara bagi para pemakai narkotika bukan lah solusi dan tidak menjadi sebuah jalan keluar.

Hal tersebut disuarakan LBH Masyarakat menyusul tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Irwan Susetyo alias Tyo Pakusadewo bin Setiono Hardjo yang dianggapnya terlampau tinggi.

Menurut siran pers yang diterima Klikkabar.com, LBH Masyarakat mengatakandalam kasus narkotika yang menimpa aktor Tyo Pakusadewo, JPU mengajukan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1 miliar rupiah subsider 6 bulan.

“Kami menilai, hal ini memperlihatkan sekali lagi kegagalan Pemerintah dalam memahami persoalan pemakai narkotika,” kata Yohan Misero, Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat, Selasa, 17 Juli 2018.

Lanjutnya, kegagalan ini sebenarnya sudah dapat dibaca dari dakwaan JPU yang masih menggunakan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 112 yang mengatur tentang penguasaan narkotika (bukan tanaman) memang kerap digunakan untuk menjerat pemakai narkotika.

Dalam konteks pemakai narkotika bukan tanaman, umum terjadi bahwa seorang pemakai haruslah membeli dahulu, yang membuat kemudian ia menguasai narkotika tersebut, sebelum akhirnya narkotika itu dipakai. Oleh karena itu, nyawa rehabilitasi yang ada di dalam Pasal 127, yang sebetulnya juga bermuatan pidana, dihabisi ketika JPU masih juga menempatkan Pasal 112 di dakwaan.

Di sisi lain, ia juga menyesalkan rekomendasi RS Bhayangkara yang menyarankan agar Tyo Pakusadewo ditahan saja karena dalam penanganan tidak kooperatif. Pertama, itu bukan rekomendasi yang dapat diberikan institusi medis. Kedua, bukankah kita seharusnya juga ingat bahwa justru ancaman pemenjaraan ini membuat terdakwa tidak nyaman untuk melaksanakan perawatan?

“Kasus seperti ini terjadi berulang kali serta membuang waktu, anggaran, dan energi penegak hukum. Kami akan selalu mencari ruang untuk menyerukan bahwa bagi pemakai narkotika: penjara bukan solusi,” jelasnya.

Di rancangan perubahan UU Narkotika yang terbaru, yang eksistensinya terancam oleh ketentuan narkotika di dalam RKUHP dikatakannya juga disebutkan bahwa untuk pemakaian pada diri sendiri maka penguasaan narkotika tidak dipidana.

“Kami harap di sini Majelis Hakim juga dapat merasakan adanya pergeseran persepsi dan pemahaman di masyarakat, yang tercermin dalam rancangan perubahan UU Narkotika, bahwa seorang pemakai narkotika tidak perlu dipenjara,” sambungnya.

Salah satu argumen JPU tentang hal-hal yang memberatkan adalah bahwa terdakwa Tyo Pakusadewo tidak mendukung program pemerintah untuk persoalan narkotika. Justru dakwaan dan tuntutan JPU di sini yang mengancam kelangsungan program rehabilitasi yang dilaksanakan Pemerintah.

“Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan, apakah ingin menunjukan wajah ketegasan tanpa efektivitas atau justru memberikan kesempatan bagi seorang manusia untuk memulihkan diri dan membangun hidupnya kembali,” tutupnya.