Home / ACEH / Wujudkan Data Tunggal, Ini Pesan Kadis Pendidikan Dayah Aceh

Wujudkan Data Tunggal, Ini Pesan Kadis Pendidikan Dayah Aceh

Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Usamah El Madny saat membuka rakor sikronisasi dayah tahun 2018 di Banda Aceh, Rabu malam 11 Juli 2018.

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH- Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Usamah El Madny mengajak kepada seluruh instansi Dinas tingkat Kabupaten/Kota se-Aceh agar terus bekerjasama agar sistem pendidikan dayah bisa terkoordinir dengan baik. Pasalnya, berdasarkan data di Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun 2018 jumlah dayah/pesantren di Aceh berjumlah 1.127 unit dengan jumlah santri mencapai 120 ribu orang.

“Melihat eksistensi dan kepercayaan rakyat kepada lembaga dayah, jumlah dayah sebanyak itu merupakan sosial capital yang luar biasa bagi Pemerintah Aceh dalam rangka menata kehidupan masyarakat yang lebih baik,” ujar Usamah El Madny saat membuka rakor sikronisasi dayah tahun 2018 di Banda Aceh, Rabu malam 11 Juli 2018. Rakor ini akan berlangsung dua hari, 11-12 Juli 2018, diikuti oleh Dinas dayah Kab/kota se Aceh dan Kanwil Kemenag Aceh.

Dalam sambutannya, Usamah menjelaskan, saat ini ada tiga lembaga pemerintahan yang melakukan pembinaan terhadap dayah/pesantren, yaitu Pemerintah Aceh, Kanwil Kemenag Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota. Dalam melaksanakan tugasnya itu, ketiga lembaga pemerintah tersebut kadang kala sering tumpang tindih. Kondisi ini terjadi paling tidak karena dua hal: Data base di ketiga lembaga tersebut tidak sinkron dan selama ini kualitas koordinasi antara ketiga lembaga dimaksud tidak tuntas.

Usamah menambahkan, ketiga variandata base dayah tersebut telah menyebabkan pembinaan dayah antara tiga lembaga tersebut dewasa ini terkesan sporadis. Karenanya, disamping perlu segera menghadirkan data base dayah tunggal yang menjadi rujukan bersama Pemerintah Aceh, Kanwil Kemenag Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam mengambil kebijakan, juga sangat mendesak, segera adanya pembagian tugas yang jelas antara Pemerintah Aceh, Kanwil Kemenag Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam pembinaan dayah/pesantren di Aceh.

“Jadi Salah satu out put yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sinkronisasi data antara Pemerintah Aceh, Kanwil Kemenag Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota sehingga melahirkan data base tunggal daya di Aceh. Setelah rakor ini, kita akan melakukan pemutakhiran data dayah di Aceh, selanjutnya kita harapkan akan hadir sebuah data base dayah yang terintegrasi yang akan menjadi rujukan bersama antara Pemerintah Aceh, Kanwil Kemenag Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota”, kata Usamah El-Madny.

Menurut Usamah, karena pemutakhiran data dayah Aceh tahun 2018 ini menjadi tugas Majelis Pendidikan Aceh (MPA), maka hasil rakor ini nantinya akan kita serahkan kepada MPA sebagai bagian dari bahan pertimbangan melakukan pemutakhiran data dayah.

“Kita berharap paling lambat Desember 2018 ini kita sudah terima hasil pemutakhiran data dayah dari MPA, selanjutnya akan kita gunakan bersama Pemerintah Aceh, Kanwil Kemenag Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota sebagai dasar pengambilan kebijakan”, tegas Usamah.

Sementara itu, Plt Gubernur Aceh dalam hal ini diwakili Staf Ahli Gubernur, Rahmad Fitri  mengatakan, dayah sangat berperan penting dalam lahirnya sejarah sistem pendidikan di Indonesia. Pasalnya, Aceh sebagai wilayah pertama yang mengembangkan sistem belajar ala dayah dari abad ke-9.

Sejak itu, sistem pendidikan dayah banyak diadopsi oleh lembaga pendidikan modern sehingga tidak hanya berfokus mempelajari ilmu-ilmu agama, namun juga pendidikan umum. Ini tentunya menjadi potensi besar bagi kita mewujudkan Aceh Carong dan Meuadab.

“Oleh karena itu, saya mengajak semua lembaga terkait, baik Dinas Dayah tingkat Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenang Aceh untuk bersama-sama mengerahkan energinya dalam pengembangan dayah agar kualitas dayah yang ada di Aceh semakin meningkat,” ujar

Agar kerjasama itu terarah, kata Rahmat Fitri lagi, pemerintah Aceh akan fokus  pada langkah utama yaitu menyusun data dan profil dayah secara valid, termasuk memetakan tipe-tipe dayah yang ada di seluruh Aceh. Yang terjadi selama ini, data dayah yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta di Kanwil Kemenang Aceh kerap berbeda.

“Data yang tidak akurat tentunya akan berpengaruh pada perencanaan dan pengembangan dayah tersebut. Oleh karena itu, perbedaan ini harus diselesaikan secara bijak. Untuk itulah, peran dan dukungan semua pihak agar proses penyusunan ini terkoordinir dengan baik,” ujar Rahmat Fitri.