Home / BERITA TERBARU / Kemenko Polhukam Bantah KPU Diintervensi Wiranto

Kemenko Polhukam Bantah KPU Diintervensi Wiranto

Foto: Rmol.co

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan membantah terkait beredarnya isu Menko Polhukam melakukan intervensi kepada KPU dalam kasus konflik internal Partai Hanura.

Dalam siaran pers yang diterima Klikkabar.com dijelaskan bahwa Kemenko Polhukam menilai bahwa konflik internal partai Hanura memiliki potensi kerawanan keamanan dan dapat menghambat aspirasi politik masyarakat yang pada gilirannya berpengaruh kepada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Oleh sebab itu, perlu diadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait setelah KPU menerbitkan surat keputusan.

“Tidak ada alasan yang menuduh Menko Polhukam melakukan intervensi terhadap keputusan KPU. Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Menko Polhukam dan jajarannya semata-mata untuk melakukan tugas dan fungsi Kemenko Polhukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No. 43 tahun 2015,” tulis siaran pers yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asazi Manusia, Jhoni Ginting.

Berikut siaran pers lengkap yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam:

Sehubungan dengan adanya pernyataan dari pengurus Partai Hanura, bahwa Menko Polhukam melakukan intervensi kepada KPU dalam kasus konflik internal Partai Hanura, maka Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) perlu menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan implementasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 43 tahun 2015, Kemenko Polhukam dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dengan mengundang kementerian dan lembaga pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

2. Rakortas yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2018 dilakukan dalam rangka implementasi dari tugas dan fungsi Kemenko Polhukam di bidang politik yaitu melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018 dan tindak lanjut pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas gugatan terhadap SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 17 Januari 2018. Rakortas ini juga untuk memastikan agar seluruh kementerian dan lembaga pemerintah terkait dengan penyelenggara Pemilu mempunyai kesamaan pandangan dan tidak salah tafsir terhadap keputusan PTUN.

3. Rakortas di Kemenko Polhukam dilakukan setelah PTUN menerbitkan Putusan Nomor 24/G/2018 PTUN – JKT tanggal 26 Juni 2018, dan bukan diselenggarakan sebelum keputusan PTUN ini.

4. Kemenko Polhukam menilai bahwa konflik internal partai Hanura memiliki potensi kerawanan keamanan dan dapat menghambat aspirasi politik masyarakat yang pada gilirannya berpengaruh kepada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Oleh sebab itu, perlu diadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait setelah KPU menerbitkan surat keputusan.

5. Dengan demikian tidak ada alasan yang menuduh Menko Polhukam melakukan intervensi terhadap keputusan KPU. Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Menko Polhukam dan jajarannya semata-mata untuk melakukan tugas dan fungsi Kemenko Polhukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No. 43 tahun 2015. Menko Polhukam bahkan menghimbau agar pihak yang berkonflik mematuhi keputusan hukum, kalaupun kemudian SK Menkumham Nomor M.HH.AH.11.01-56 tanggal 29 Juni 2018 ternyata diubah dengan SK Menkumham Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018, Kemenko Polhukam tetap meminta semua pihak mematuhinya.

6. Kemenko Polhukam mengapresiasi pernyataan Ketua KPU yang telah menyampaikan bantahan adanya intervensi dari Menko Polhukam Wiranto atas polemik yang terjadi di tubuh partai Hanura. Pertemuan KPU dengan Menko Polhukam Wiranto dan sejumlah K/L terkait hanyalah mendiskusikan pendapat hukum dengan tujuan membuat implementasi tahapan Pemilu berjalan dengan baik dan lancar, termasuk membahas tindak lanjut Putusan PTUN tentang partai Hanura, karena partai Hanura merupakan salah satu partai peserta Pemilu.

7. Kemenko Polhukam sangat menyesalkan pernyataan dari pengurus partai Hanura yang intinya menuduh Menko Polhukam telah mengintervensi keputusan KPU melalui rapat pada tanggal 5 Juli 2018.

8. Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan harapan bisa mengklarifikasi terhadap pemberitaan-pemberitaan yang selama ini berkembang di masyarakat dan menjadi rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan.

(JHONI GINTING)
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asazi Manusia