Home / ACEH / 100 Ribu Petisi Dukung Eksekusi Perusahaan Pembakar Lahan Rawa Tripa

100 Ribu Petisi Dukung Eksekusi Perusahaan Pembakar Lahan Rawa Tripa

Penyerahan petisi dukung eksekusi pembakar lahan Rawa Tripa di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Kamis, 12 Juli 2018. (Foto: Istimewa)

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Koalisi masyarakat sipil mendatangi Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh untuk menyerahkan seratus ribu lebih dukungan publik untuk eksekusi putusan MA terhadap PT Kallista Alam (PT KA), perusahaan pembakar lahan rawa  gambut Tripa, Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Yayasan HAkA, Rumoh Transparansi, FORA, Change.org Indonesia, GeRAM, dan Perhimpunan Pengacara Lingkungan Hidup (P2LH) menyerahkan petisi Change.org/HukumPembakarLahan.

Petisi tersebut berisikan dukungan sekaligus desakan kepada  Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tentang perkara Nomor 16/Pdt_G/2017/PN Mbo.

Pada sidang tanggal 12 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan PN Meulaboh yang memeriksa Perkara Nomor 16/Pdt_G/2017/PN Mbo menyatakan bahwa Putusan PN Meulaboh sebelumnya yaitu Perkara Nomor 12/PDT.G/2012/PN MBO yang menghukum PT Kallista Alam (PT KA) dengan denda dan kewajiban memulihkan lahan yang rusak akibat dibakar senilai  Rp 366 milyar tidak mempunyai title eksekutorial atau tidak bisa dieksekusi.

Sebelumnya, PT KA dinyatakan bersalah karena terbukti membakar 1.000 hektar lahan gambut di Tripa, Nagan Raya, Aceh. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang melakukan proses banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Sekretaris Yayasan HAkA, Badrul Irfan mengatakan, penyerahan petisi ini merupakan bentuk dukungan kepada PT Banda Aceh untuk membatalkan putusan PN Meulaboh yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus pembakar lahan tidak bisa dieksekusi.

Sebagai wujud partisipasi publik, HAkA dikatakan Badrul menggalang petisi melalui Change.org Indonesia untuk mendesak MA membatalkan putusan 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo sekaligus memerintahkan PN Meulaboh melaksanakan eksekusi terhadap PT KA.

“PT KA harus membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 366 miliar. Penyerahan petisi ini adalah bentuk  kepedulian dan kekecewaan publik terhadap terhadap pengawalan kasus ini,” kata Badrul Irfan melalui siaran pers yang diterima Klikkabar.com, Kamis, 12 Juli 2018.

Rumoh Transparansi sebelumnya juga sudah melaporkan kasus ini ke KPK dengan nomor pengaduan 96297 pada hari Rabu, 2 Mei 2018. Laporan tersebut didasari pada penyelewengan pada kasus yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 366 miliar.

Hingga saat ini, dukungan terhadap petisi terus meningkat. Untuk mengetahui jumlah terakhir tanda tangan, bisa dilihat langsung di petisi change.org/HukumPembakarLahan.

Baca Juga: Menguak Kerusakan Suaka Margasatwa Rawa Singkil

Ini Rincian ‘Sumbangan’ Deforestasi dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh

FKL: Deforestasi Faktor Utama Pemicu Konflik Gajah dan Manusia