Home / ACEH / Sektor Pengadaan Barang dan Jasa di Aceh Rentan Intervensi?

Sektor Pengadaan Barang dan Jasa di Aceh Rentan Intervensi?

KPK (Foto: google)

KLIKKABAR.COM, JAKARTA- Operasi tangkap tangan KPK terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Cs membuat Provinsi Aceh menjadi sorotan.

Provinsi paling barat di Indonesia itu sebelumnya menjadi salah satu wilayah yang diawasi KPK lantaran mempunyai Dana Otonomi Khusus.

KPK sendiri mengakui terdapat kendala dalam menerapkan program pencegahan korupsi di Aceh. Salah satunya pada sektor pengadaan barang dan jasa.

Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suwandha, mengakui bahwa pengadaan barang dan jasa secara organisasi di Aceh sudah bisa berjalan mandiri. Namun terkendala karena individu yang rentan diintervensi.

“Orang di dalam yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa itu belum sepenuhnya menjadi pegawai negeri. Sehingga masih ada risiko intervensi dari pihak-pihak lain,” kata Asep di kantornya, Rabu 11 Juli 2018.

“Kemudian juga misalnya, kami mensyaratkan supaya pengumuman untuk paket-paket pengadaan itu, agar dilaksanakan tepat waktu, ini pun belum mampu dilaksanakan, karena mungkin kapasitas SDM dan lain-lain,” imbuh Asep.

Kendala lainnya, kata Asep, adalah tidak sejalannya antara konsep dan realisasi program kerja yang disusun bersama. Ia lantas mengambil contoh anggaran tahun 2018 yang kemudian berujung OTT KPK karena terindikasi suap.

Asep juga menyebut bahwa terjadi ketidaksepakatan antara pemerintah dan pihak dewan. Sehingga aturan penggunaan anggaran yang seharusnya keluar lewat Peraturan Daerah (Perda), malah keluar melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

“Nah, demikian juga misalnya mulai tahun 2018 kebijakan Dana Otsus itu berubah, yang tadinya itu ada di masing-masing kabupaten/kota, sekarang Dana Otsus ini dipusatkan di provinsi,” kata Asep, mengutip Kumparan.com.

Pihak penyidik KPK terus mengamankan sejumlah dokumen penting untuk menguatkan dugaan korupsi di tanah rencong. Bahkan, lembaga anti rasuah itu telah mengamankan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-tahun 2018) milik Dinas Kesehatan Aceh dengan nilai Rp1,15T sebagai pendukung bukti adanya dugaan suap DOK Aceh tahun 2018 yang melibatkan 4 tersangka.