Home / ACEH / Karena Alasan ini, Parnas Tolak Kuota 120 Persen

Karena Alasan ini, Parnas Tolak Kuota 120 Persen

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH- Lintas Partai Politik Nasional (Parnas) di Aceh menolak hasil surat balasan KPU RI terhadap surat yang dikirim oleh DPR Aceh yang membolehkan kuota 120 persen pengusulan Bakal Calon Legislatif di Aceh tahun dalam Pileg 2019 mendatang.

Alasanya, kuota 120 persen pengusulan tersebut hanya berlaku untuk Partai Lokal semata, tidak untuk partai nasional. Meski keberadaannya (Parnas) di Aceh, demikian disampaikan oleh Syukri yang juga sekretaris Partai Golkar Aceh mewakili sejumlah Parnas yang hadir dalam konferensi pers antar partai yang berlangsung di kantor DPD Partai Golkar Provinsi Aceh, Selasa 10 Juli 2018.

“Ada terjadi perbedaan antara Parnas dan Parlok di Aceh dalam hal pengusulan Bacaleg untuk tahun 2019,” ujar Syukri.

Sementara itu, sebelum mengeluarkan surat yang memperbolehkan pengusulan kuota 120 persen, KPU telah menetapkan calon anggota legislatif yang wajib diajukan ke KIP pada Pemilu 2019 sebanyak 100 persen dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan.

Namun, keputusan itu dianggap DPRA berbenturan dengan kekhusunan Aceh, di mana dalam Qanun Aceh tentang partai lokal disebutkan bahwa pengajuan kuota caleg harus 120 persen.

Sehingga pada tanggal 2 Juli 2018, DPR Aceh mengirim surat ke KPU RI supaya keputusan (kuota 120 persen) itu dibatalkan.

Kemudian, pada Senin 9 Juli 2018, KPU RI membalas surat itu. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa bakal calon anggota legislatif yang wajib diajukan ke KIP pada Pemilu 2019 sebanyak 120 persen dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan.

“Berdasarkan Pasal 80 UUPA dan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang partai politik lokal peserta pemilu DPRA/DPRK di wilayah Aceh yang disusun dan ditetapkan oleh partai lokal Aceh peserta pemilu dapat membuat paling banyak 120 persen dari jumlah kursi pada setiap dapil yang telah ditetapkan KPU,” demikian isi dari surat itu. Surat itu ditandatangani Ketua KPU RI, Arief Budiman dan ditujukan kepada Ketua DPR Aceh.

Setelah surat itu diterbitkan, dari kalangan Parnas di Aceh menolak, mereka menganggap KPU tidak adil dalam hal ini. Bahkan, rujukan KPU tersebut juga keliru lantaran Qanun tentang Partai Politik Lokal tersebut sebenarnya telah disahkan pada 2008 lalu, bukan pada 2018, sebagaimana disebutkan DPR Aceh sebagai landasan surat permohonan agar KPU RI membatalkan keputusan 100 persen kuota di Aceh.

“Ini dinilai sangat diskriminatif terhadap partai nasional yang ada di Aceh, apabila KPU tidak dapat memberikan rasa keadilan, kami menduga bahwa pelaksanaan pemilu di Aceh tidak akan pernah adil yang disebabkan oleh KPU,” lanjutnya.

Disamping itu, Syukri yang mewakili lintas partai menyebutkan, penolakan ini tidak bermaksud menolak kekhususan Aceh, akan tetapi yang membuat mereka (parnas) menolak kuota 120 persen lantaran Parnas dikecualikan oleh KPU RI.
“Jadi yang kami tolak itu, surat balasan KPU RI kepada DPR Aceh, bukan kekhususan Aceh, ini perlu di perjelas, supaya masyarakat di salah faham,” katanya.

Lebih lanjut kata Syukri, pada pemilu 2009 dan 2014 silam semua partai politik baik lokal dan nasional dapat mengajukan Bakal Calon sebanyak 120 persen dari jumlah kursi di daerah pemilihan. Seharusnya hal itu kembali menjadi acuan pada pemilu 2019 yang akan datang.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain pimpinan Partai Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PBB, PAN, Perindo, PDIP, Gerindra dan Bekarya.