Home / ACEH / Alasan Aceh Terapkan Kuota 120 Persen

Alasan Aceh Terapkan Kuota 120 Persen

Pengamat politik dan kemananan Aceh, Aryos Nivada. (Foto: Muhammad Fadhil/Klikkabar)

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Pengamat politik dan keamanan, yang juga Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala, Aryos Nivada menilai bahwa ketentuan kuota 120 persen bagi parnas tidak bisa diterapkan serta merta hanya berdasarkan asas keadilan dan keseteraan.

“Sebab untuk konteks Aceh yang merupakan daerah khusus, kesetaraan dan keadilan harus ditempatkan dalam bingkai Pemilu asimetris yang membenarkan adanya kekhususan dalam hal penyelenggaraan Pemilu,” kata Aryos.

Ia menjelaskan, kuota 120 persen itu tidak bisa diterapkan secara serta merta pada parnas hanya berdasar asas keadilan dan kesetaraan.

“Bicara keadilan dan kesetaraan pemilu untuk konteks Aceh sangat tergantung akan kebutuhan daerah khusus tersebut. Dalam hal penyelenggaraan Pemilu, Aceh ini menganut sistem pemilu asimetris. Artinya dalam beberapa hal terdapat kekhususan dalam penyelenggaraan Pemilunya. Hal tersebut dilegalkan dalam Undang Undang,“ lanjutnya.

Aryos juga menambahkan, bahwa kuota 120 persen itu memang hingga saat ini masih berlaku untuk partai lokal karena diatur dalam Qanun 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal. Qanun ini sendiri belum direvisi dan dicabut sehingga secara hukum masih berlaku.

“Meskipun ketentuan kuota 120 persen dalam Qanun 3/2008 mendasarkan pada UU 10 Tahun 2008 yang sudah dicabut, namun secara hukum Qanun tersebut tetap berlaku sejauh belum diubah atau dicabut. pasal ini tetap harus diberlakukan bagi Parlok bila tidak dapat mengancam kekhususan Aceh dalam hal pengajuan DPRA/DPRK bagi parlok,” ungkap Aryos.

Dalam UUPA pada Pasal 80 UUPA huruf e, diatur ketentuan Parlok berhak mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK. Kemudian pada ayat 2 disebutkan pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dalam Qanun Aceh.

“Artinya dalam hal pengajuan calon bagi Parlok, Parlok dapat membuat ketentuan yang berbeda dalam hal pengajuan calon dengan Parnas. Hal tersebut sah-sah saja karena diakomodir oleh UUPA” jelas Aryos yang juga peneliti Jaringan Survei Inisiatif ini.

Disisi lain, Aryos juga mengkritisi kesalahan penulisan Qanun dalam surat KPU tersebut, seharusnya Qanun 3 Tahun 2008 namun tertulis Qanun 3 Tahun 2018.

“Hal ini fatal. KPU harus segera membuat surat baru dan mengkoreksi surat tersebut. agar tidak timbul polemik lain yang berkepanjangan,” pungkas Aryos.