Home / ACEH / KPK Periksa Irwandi Dalam Kapasitas Sebagai Saksi

KPK Periksa Irwandi Dalam Kapasitas Sebagai Saksi

KLIKKABAR.COM, JAKARTA- Irwandi Yusuf, tersangka kasus dugaan menerima suap sebanyak 500 juta dari Bupati Bener Meriah Ahmadi melalui Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri diperiksa hari ini Jumat 6 Juli 2018 pasca penetapan sebagai tersangka.

Pemeriksaan hari ini, Irwandi Yusuf diperiksa KPK dalam kapasitas sebagai saksi untuk 3 tersangka lainnya.

Dengan menggunakan Rompi Orange bertuliskan Tahanan KPK, Irwandi berjalan paling belakang yang disampingnya ada salah satu orang belum diketahui, apakah petugas keamanan atau tim penyidik KPK. Memang Irwandi terlihat lebih santai dan melempar senyum kehadapa awak media, sementara dua orang lainnya yang berjalan didepan Irwandi yang juga sama-sama mengguNakan rompi Tahanan terliat tidak begitu ceria, media ini belum mengetahui, kedua orang tersebut apakah ada kaitannya dalam kasus dugaan suap dana otsus Aceh itu.

Sebelum masuk ke dalam gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Irwandi Yusuf sempat menemui sejumlah jurnalis yang sudah menunggu sejak lama, Irwandi hanya menjawab tidak tahu terkait dengan agenda pemeriksaan terhadap dirinya hari ini.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 4 orang, yaitu Ahmadi, TSB, Irwandi Yusuf dan Hendri Yuzal sebagai tersangka. Keempatnya adalah para pihak yang diamankan KPK di Banda Aceh dan Kabupaten Bener Meriah. Setelah peristiwa tangkap tangan tersebut, KPK melakukan pemeriksaan 1×24 jam dan dilanjutkan dengan gelar perkara.

KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Gubernur Aceh periode 2017 – 2022 bersama-sama Hendri Yuzal dan T.Saiful Bahri yang diduga berasal dari Ahmadk selaku Bupati Bener Meriah periode 2017 – 2022 terkait dengan pengalokasian dan penyaluran DOKA TA 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Atas perbuatan tersebut, Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal dan T.Saiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Ahmadi yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.