Home / ACEH / Ini Pasal yang Disangkakan Kepada Irwandi Cs

Ini Pasal yang Disangkakan Kepada Irwandi Cs

Irwandi Yusuf saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK RI, Rabu (4/7). (Foto: Tempo)

Irwandi Yusuf saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK RI, Rabu (4/7). (Foto: Tempo)

KLIKKABAR.COM, JAKARTA- Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap kepada Gubernur Aceh terkait dengan pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 5 Juli 2018 melakukan upaya hukum penahanan terhadap tersangka Ahmadi (Bupati Bener Meriah periode 2017 – 2022) dan TSB (Swasta) untuk 20 hari ke depan di dua rumah tahanan terpisah. Tersangka Ahmadi ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan, TSB di Rutan Polres Jakarta Selatan, demikian disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui siaran Pers.

Penahanan Ahmadi dan Saiful Bahri menyusul dua tersangka sebelumnya, yaitu Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh periode 2017 – 2022) dan Hendri Yuzal (Swasta).

Sehari sebelumnya, Rabu, 4 Juli 2018 KPK telah menahan Irwandi di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK dan Hendri Yuzal di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Sebelumnya KPK telah menetapkan 4 orang, yaitu AMD, TSB, IY dan HY sebagai tersangka. Keempatnya adalah para pihak yang diamankan KPK di Banda Aceh dan Kabupaten Bener Meriah. Setelah peristiwa tangkap tangan tersebut, KPK melakukan pemeriksaan 1×24 jam dan dilanjutkan dengan gelar perkara.

KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Gubernur Aceh periode 2017 – 2022 bersama-sama Hendri Yuzal dan T.Saiful Bahri yang diduga berasal dari Ahmadk selaku Bupati Bener Meriah periode 2017 – 2022 terkait dengan pengalokasian dan penyaluran DOKA TA 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Atas perbuatan tersebut, Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal dan T.Saiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Ahmadi yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.