Home / ACEH / Rocky akan Lapor Kondisi Ranto Peureulak ke Pusat

Rocky akan Lapor Kondisi Ranto Peureulak ke Pusat

Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM.Thaib atau Rocky.

KLIKKABAR.COM, ACEH TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur akan segera melaporkan kondisi Ranto Peureulak ke Gubernur di Banda Aceh dan Menteri ESDM RI di Jakarta.

Hal itu dikatakan Bupati Aceh Timur H. Hasballah HM.Thaib terkait permintaan para penambang dan pekerja untuk melanjutkan pengelolaan sumur minyak di Kecamatan Ranto Peureulak dibawah pengawasan instansi terkait dalam bentuk koperasi.

“Kami sudah membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar sumur-sumur minyak ini dapat dikelola kembali oleh masyarakat, namun untuk sementara bersabar dulu menunggu kebijakan dari pimpinan,” ujar Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM.Thaib, usai beraudiensi dengan perwakilan masyarakat Ranto Peureulak yang melakukan aksi di Gedung DPRK Aceh Timur di Idi, Senin, 7 Mei 2018.

Tragedi Pasir Putih, Rabu 24 April 2018 lalu dikatakannya merupakan bencana daerah yang telah menelan 23 korban jiwa dan 35 lainnya masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Aceh.

Agar ledakan dan kebakaran serupa tidak terulang kembali, maka kedepan pemerintah akan mencari jalan keluar dengan berbagai instansi terkait, sehingga pengelolaan minyak mentah itu tidak membahayakan lagi dan masyarakat juga dapat mengelola kembali.

“Pemerintah sangat mengetahui persis kondisi di Kecamatan Ranto Peureulak, namun perlu diketahui bahwa ledakan dan kebakaran tersebut sebuah teguran dan kehendak Allah SWT. Muda-mudahan tragedi ini menjadi pelajaran berhargai bagi kita semua dan kedepan pemerintah akan mencari yang terbaik untuk masyarakat disana,” katanya.

Sebelumnya, Saifullah alias Pon Kleng sebagai perwakilan aksi ke Gedung DPRK Aceh Timur menuntut tiga hal yaitu menjadikan tragedi Pasir Putih sebagai bencana daerah, mengabulkan penangguhan penahanan tiga warga Ranto Peureulak lainnya yang masih ditahan pihak kepolisian serta mengembalikan pengelolaan sumur minyak ke masyarakat untuk dikelola dibawah pengawasan pemerintah.

“Kami harap ketiga poin ini dikabulkan, sehingga ribuan tenaga kerja yang selama ini mata pencahariannya dari hasil pengelolaan sumur minyak dapat kembali bekerja. Jika tidak maka masyarakat disana akan menjadi pengangguran,” kata Pon Kleng.