Home / BERITA TERBARU / Hakim PTUN Kabulkan Gugatan Hanura Kubu Daryatmo-Sudding

Hakim PTUN Kabulkan Gugatan Hanura Kubu Daryatmo-Sudding

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permintaan Hanura Kubu Daryatmo-Sudding melalui kuasa hukumnya Wakil Ketua Umum bidang Hukum DPP Hanura Adi Warman dan kuasa hukum Ahmad Yani, terkait permohonan penundaan SK Kemenkuham tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Masa Bakti 2015-2020 yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly.

Adi Warman dan Ahmad Yani menyebutkan bahwa “putusan sela” dari Majelis Hakim PTUN, maka SK Kemenkuham yang saat ini dimiliki oleh OSO dinyatakan oleh Hakim PTUN tidak berlaku lagi dan harus Kembali kepada SK Hanura yang lama (SK Awal Hanura) dimana pada saat itu struktur kepengurusan Hanura adalah OSO-Sudding.

Foto: Indonesia Newss

“Kami akan mendatangi KPU maupun Bawaslu sampai ke Presiden, untuk menolak pencalonan caleg. Kami ingin secepatnya melaporkan kepada pak Jenderal Wiranto dalam pengesahan. Saya sangat bersyukur ada hakim yang memiliki hati nurani dan menegakan kebenaran. Kita sudah mengajukan 33 bukti kepada Bawaslu,” sebutnya seperti dikutip dari Indonesia Newss. Selasa 20 Maret 2018.

Ia juga mengharapkan, dengan adanya putusan sela tersebut maka segala permasalahan yang terjadi di Hanura termasuk, pemecatan, PAW, dan penyitaan aset kantor Hanura yang terjadi di beberapa daerah bisa dihentikan.

Sementara itu, seperti dikutip dari Tempo, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Didi Apriadi menilai putusan sela PTUN ini membuat SK Kemenkumham kubu Oesman Sapta tidak berlaku. “Maka harus kembali kepada SK Hanura yang lama di mana pada saat itu struktur kepengurusan Hanura adalah OSO-Sudding,” ujar Didi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 19 Maret 2018.

Didi berharap putusan sela ini bisa menghentikan seluruh permasalahan yang dihasilkan dari dualisme kepengurusan Hanura. “Termasuk pemecatan, PAW, dan penyitaan aset kantor Hanura yang terjadi di beberapa daerah bisa dihentikan,” ujar Didi.

Sebelumnya,  Hanura kubu Sudding menggugat SK kepengurusan dari Kementerian Hukum dan HAM kubu Oesman Sapta ke PTUN DKI Jakarta. Untuk keperluan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum  (KPU) juga menerima kepengurusan Hanura kubu Oesman Sapta. (Red/Tempo/Indonesianewss)