Home / ACEH / Tahun 2017, 17.333 Hektare Hutan Aceh Rusak

Tahun 2017, 17.333 Hektare Hutan Aceh Rusak

Salah satu potret kerusakan hutan di pedalaman Kabupaten Aceh Timur. (ZamzamiAli/Klikkabar)

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) menyebutkan bahwa, deforestasi di Provinsi Aceh pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan 21.060 ha deforestasi di tahun 2016.

Dalam melakukan pemantauannya, HAkA terbilang sangat canggih karena menggunakan tekonologi penginderaan jarak jauh dengan memanfaatkan citra satelit.

Deforestasi sendiri dapat diartikan sebagai proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non hutan seperti pembukaan lahan dan pembukaan jalan baru serta pembangunan lainnya.

Kerusakan hutan di provinsi Aceh pada periode 2016 – 2017 diketahui sebesar 17.333 hektare (ha). Dua tahun sebelumnya kerusakan hutan di Aceh berkisar di angka 21.000 ha. Tiga kabupaten penyumbang  tingkat kerusakan hutan terbesar di Aceh saat ini adalah Aceh Utara (2.348 ha), Aceh Tengah (1.928 ha) dan Aceh Selatan (1.850 ha).

“Temuan tersebut patut diduga menjadi penyebab banjir yang parah di Aceh Utara beberapa waktu lalu. Pada periode sebelumnya 2015 – 2016, Aceh Utara juga sudah menjadi kabupaten kedua tertinggi kerusakan hutannya,” kata GIS Manager Yayasan HAkA, Agung Dwinurcahya bersama Database Manager Forum Konservasi Leuser (FKL), Ibnu Hasyim, saat menggelar konferensi pers dengan sejumlah awak media di Banda Aceh, Senin, 15 Januari 2018.

Yayasan HAkA dikatakannya juga menganalisis kerusakan hutan di dalam kawasan hutan yang ditetapkan dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terakhir yaitu SK 103 tahun 2015.

Pihaknya menemukan fakta bahwa telah terjadi kerusakan hutan sebesar 9.761 ha atau 56 % deforestasi pada 2016-2017 terjadi dalam kawasan hutan.

“Hutan Produksi (HP) menempati urutan pertama yaitu sebesar 4.147 ha, disusul oleh Hutan Lindung (HL) seluas 3.480 Ha. Hal ini perlu menjadi perhatian besar bagi pengelola kawasan untuk dapat lebih menjaga dan melindungi kawasan yang menjadi tanggung jawabnya,” tambahnya.

Yayasan HAkA dan FKL dalam kesempatan itu juga mendorong Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh komponen masyarakat untuk lebih menjaga hutannya terutama KEL karena KEL adalah sumber air bagi rakyat Aceh dan juga berjasa untuk mitigasi bencana.

“Semoga seluruh pihak semakin sadar pentingnya kelestarian hutan dan KEL untuk masa depan Aceh dan dunia yang lebih baik di masa mendatang,” demikian Agung Dwinurcahya.