Home / ACEH / 10 Point MoU Helsinki Belum Diimplementasikan

10 Point MoU Helsinki Belum Diimplementasikan

Ketua BRA Fakhrurrazi saat diwawancarai awak media | FOTO: IKHSAN

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Masih ada sedikitnya sepuluh point MoU yang belum diimplementasikan, dalam hal ini adanya kewenangan pusat ada juga kewenangan Aceh dalam hal mengimplementasikan sejumlah point tersebut.

Hal ini disampaikan oleh ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Fakhrurrazi Yusuf dalam konferensi persnya di Hermes Hotel, Kota Banda Aceh, Selasa 28 November 2017.

Kesepuluh point tersebut diantaranya adalah pembentukan pengadilan HAM untuk kasus Aceh, Peradilan Sipil untuk Militer, Komisi Klaim, Penamaan Aceh, Nama jabatan dalam Pemerintah Aceh.

Suku Bunga Perbankan, Batas Wilayah, Hymne, Lambang dan Bendera Aceh, Tanah untuk mantan Kombatan, dan Mantan Kombatan dapat menjadi anggota Polisi dan Tentara RI dengan ketentuan yang berlaku.

“Pada tanggal 27 November 2017, Badan Reintegrasi Aceh telah melaksanakan pertemuan Focus Grup DiscussionRoundtable meeting membangun mekanisme koordinasi dan Sinergisasi Aceh dengan Kementerian atau lembaga’,” kata ketua BRA dalam kesempatan tersebut.

Pertemuan itu, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sebagai bagian dari advokasi pelaksanaan butir- butir MoU Helsinki yang meny mandat tugas BRA sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 6 tahun 2015 tentang BRA pasal 13.

“Pertemuan Perdana ini pasca berakhirnya masa tugas Forum Konsultasi dan Koordinasi diharapkan menjadi titik tolak kembali kita diskusikan rencana-rencana bersama Pemeritah Aceh maupun Pusat,” kata Ketua BRA Aceh yang turut didampingi oleh Mantan Plt Gubernur Aceh, Azwar Abu Bakar, dan Amiruddin Usman selaku mantan ketua Forum Konsultasi dan Komunikasi Damai Aceh.

REPORTER : IKHSAN