Home / ACEH / AJMI Apresiasi dan Dukung Kejari Aceh Timur Berantas Kasus Korupsi

AJMI Apresiasi dan Dukung Kejari Aceh Timur Berantas Kasus Korupsi

 

Kajari Aceh Timur M. Ali Akbar, SH, MH, memperlihatkan informasi penanganan perkara yang bisa diakses oleh umum di kantor Kejari setempat, Kamis, 9 November 2017. (Zamzami Ali/Klikkabar)

KLIKKABAR.COM, ACEH TIMUR – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai Pola Non Kawasan Kabupaten Aceh Timur, diduga telah menyimpang dan menyalahi aturan yang ada.

Kasus yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 itu kini sedang berada dalam tahap penyidikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Timur, M. Ali Akbar, SH, MH, saat melakukan pertemuan dialogis dengan perwakilan Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Kamis, 9 November 2017.

Ali Akbar menjelaskan, tahap penyelidikan kasus tersebut dimulai berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-298/N.1.21/Fd.1/04/2017 Tanggal 4 April 2017. Tahap penyidikan kemudian dilakukan berdasarkan keputusan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-560/N.1.21/Fd.1/06/2017 Tanggal 14 Juni 2017.

“Selain memeriksa 59 saksi, penyidik juga telah menyita 75 item dokumen dan uang tunai sebesar Rp 476 juta,” beber Ali Akbar didampingi Kasi Intel Kejari Aceh Timur, Khaerul Hisam, SH.

Suasana pertemuan AJMI dengan pihak Kejari Aceh Timur, Kamis, 9 November 2017. (Zamzami Ali/Klikkabar)

Ia juga menambahkan, pada pertengahan bulan Oktober kemarin, Kajari Aceh Timur telah menyurati Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, terkait permohonan bantuan tindakan penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kasus tersebut berdasarkan Surat Nomor: B-2115/N.1.21/Fd.1/10/2017 Tanggal 16 Oktober 2017.

Lanjutnya, pada 3 November 2017 kemarin, penyidik Kejari Aceh Timur telah melakukan gelar perkara/ekspose di BPKB Aceh dan hasilnya, audit baru dapat dilakukan pada 2018 mendatang karena jadwal yang sudah penuh hingga Desember 2017.

“Proses penyidikan ini terus berjalan tanpa henti. Aceh Timur harus bersih dari tindak pidana korupsi (Tipikor), karena ini juga kampung halaman saya,” tegas Ali Akbar seraya menyebutkan, proses penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti surat hasil perhitungan kerugian keuangan negara.

Baca: Ini Kata Kajari Aceh Timur Tentang Kasus Korupsi Bansos Kedelai

Dukung dan Apresiasi Kejari Aceh Timur

Selain membicarakan perkara dugaan korupsi bansos kedelai, perwakilan AJMI yang diwakili oleh Ketua Bidang Advokasi dan Investigasi, Firdaus, menyampaikan apresiasi atas kinerja pihak Kejari Aceh Timur selama ini dalam upaya dan usahanya memberantas tindak pidana korupsi di Aceh Timur.

Hal ini terbukti dengan keberhasilan Kejari Aceh Timur mengungkap kasus korupsi dana desa atau Alokasi Dana Gampong (ADG) oleh salah satu keuchik yang telah divonis hukuman penjara lima tahun di Pengadilan Tipikor Banda Aceh beberapa hari lalu.

Selain itu, Firdaus yang pernah menduduki jabatan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Banda Aceh itu juga mengapresiasi kinerja Kejari Aceh Timur dalam menangani perkara kasus korupsi pembangunan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Timur yang menjerat empat orang tersangka dan kasus tersebut saat ini telah memasuki tahap dua.

Baca: Kasus Kantor BPN Aceh Timur Segera Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

“AJMI secara kelembagaan mendukung penuh aparat penegak hukum terutama pihak Kejaksaan dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap pemberantasan kasus-kasus korupsi,” ujar Firdaus, aktivis kelahiran Idi yang juga pernah menduduki posisi sebagai Ketua BEM se Aceh.