Home / ACEH / Terkait Kasus Bansos Kedelai, AMPAT Gelar Aksi Damai di Aceh Timur

Terkait Kasus Bansos Kedelai, AMPAT Gelar Aksi Damai di Aceh Timur

Kajari Aceh Timur, M. Ali Akbar, SH, MH, saat menjumpai massa yang menggelar aksi damai di halaman Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Kamis, 9 November 2017. (Zamzami Ali/Klikkabar)

KLIKKABAR.COM, ACEH TIMUR – Puluhan massa yang tergabung kedalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Aceh Timur (AMPAT) melakukan aksi damai terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai Pola Non Kawasan.

Massa tiba dan berorasi didepan gedung Kejaksaan Negeri Aceh Timur sekitar pukul 09.30 WIB sembari membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi berbagai tuntutan. Korrdinator aksi, M. Yunan dalam orasinya meminta pihak Kejari Aceh Timur segera menetapkan tersangka atas kasus yang telah dilaporkan sejak 29 Agustus 2016 silam.

Ia juga mendesak Kejari Aceh Timur agar berani menindak tegas oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus yang bersumber dari APBN Tahun 2015 dengan anggaran sebesar  Rp 14 Miliar. “Kami meminta agar tersangka dalam kasus ini segera ditetapkan dan Kejari Aceh Timur harus bersikap profesional dan menyelesaikan kasus ini hingga tuntas,” ujarnya.

Aksi damai Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Aceh Timur (AMPAT) di halaman Kejari Aceh Timur, Kamis, 9 November 2017. (Zamzami Ali/Klikkabar)

Sementara itu Kajari Aceh Timur, M. Ali Akbar, SH, MH, dihadapan massa mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran dan menyuarakan aspirasinya sebagai bentuk kepedulian terhadap kasus bansos kedelai yang saat ini masih dalam tahapan penyidikan Kejari Aceh Timur.

Baca: Ini Kata Kajari Aceh Timur Tentang Kasus Korupsi Bansos Kedelai

“Penyidik telah melakukan gelar perkara di BPKP Aceh. Gelar perkara di BPKP bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara,” kata Ali Akbar.

Ia juga menamahkan, penetapan tersangka juga belum bisa dilakukan karena penyidik belum memperoleh alat bukti berupa hasil audit atau perhitungan kerugian negara. “Audit baru bisa dilakukan oleh BPKP Aceh pada 2018 karena sudah penuh hingga Desember 2017,”jelas Ali Akbar.

Aksi damai Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Aceh Timur (AMPAT) di halaman Kejari Aceh Timur, Kamis, 9 November 2017. (Zamzami Ali/Klikkabar)

Massa yang mendapat pengawalan dari pihak TNI/Polri dibantu oleh sejumlah personel Satpol PP itu  kemudian membubarkan diri sekitar pukul 11.00 WIB dan  kembali melanjutkan aksi ke Pusat Perkantoran Pemkab Aceh Timur.

Setibanya disana, massa diterima oleh Sekda M. Ikhsan Akhyat, S. STP, M. AP dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Di hadapan Sekda, massa menyuarakan sejumlah tuntutan diantaranya, mendesak Bupati Aceh Timur agar mengevaluasi kinerja pejabat Dinas Pertanian Aceh Timur yang diduga terlibat dalam kasus bansos kedelai.

Massa juga menyuarakan tuntutan yang isinya meminta agar Pemkab Aceh Timur lebih peka terhadap pengawasan terhadap pejabat pengelola dana ADG.