Home / ACEH / UUPA Warisan untuk Masa Depan Aceh

UUPA Warisan untuk Masa Depan Aceh

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH- Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Kurniawan mengatakan hanya Provinsi Aceh yang memiliki undang-undang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia.

Kurniawan menyampaikan, Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) mempunyai sifat secara khusus dan istimewa, dan aturan ini tidak sama dengan UU yang bersifat umum, karena peraturan ini langsung mendapatkan amanah dari UU dasar.

“Karena itu haram hukumya satu pasal tertentu di dalam UUPA dicabut oleh undang-undang sejajar,” kata Kurniawan saat menyampaikan materi dalam diskusi yang digelar oleh Pakar Aceh dengan tema Perlukah UUPA diselamatkan, Minggu 5 November 2017.

Menurut Kurniawan, jika misalkan karena kebutuhan dinamika dan ada norma yang harus diubah, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI semestinya melakukan diskusi terlebih dahulu atas materi perubahan, apalagi yang bersifat khusus.

“Pertanyaannya sekarang, boleh atau tidak bila UU Pemilu bisa mencabut dua pasal dalam UUPA. Itu sebuah kesalahan dalam prinsip hukum karena UU bersifat khusus tidak lah boleh dicabut oleh UU sejajar,” ujarnya.

Perlu dicatat, kata Kurniawan, hanya Aceh satunya daerah yang secara bersamaan mendapatkan status khusus dan istimewa, sementara daerah lain seperti Jogja hanya istimewa, Papua hanya khusus saja. Ini semua karena negara melihat Aceh adalah daerah modal sekaligus dalam banyak hal sebagai model untuk Indonesia.

“Kalau untuk mengakomodir dinamika perubahan. maka harus melakukan amandemen, bukan pencabutan yang terkesan sepihak, karena jika dengan amandemen pasti akan melalui proses pembahasan yang alot. Pencabutan dua pasal dalam UUPA ini karena adanya UU Pemilu adalah sebuah kekeliruan,” ujarnya.

Secara hukum, kata Kurniawan, meskipun itu sebuah hal yang keliru, tapi tetap mengikat bahwa itu adalah sebuah aturan. Untuk itu perlu didorong Judicial Review ke Mahmakah Konstitusi.

Hal senada juga disampaikan anggota DPR Aceh, Azhari Cage. Menurutnya sangat penting UUPA diselamatkan, karena ini menyangkut tentang kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat Aceh. UUPA bisa dikatakan merupakan warisan masa depan Aceh yang telah dituangkan melalui undang-undang tersebut.

“UUPA ini warisan untuk masa depan Aceh, ini menyangkut kesejahteraan rakyat Aceh seperti yang tertuang dalam UUPA,” imbuhnya.

Azhari juga mengakui, saat ini adanya partai lokal karena UUPA sebagai aturan khusus, undang-undang itu lahir berkat MoU Heksinki, dan itu semua bisa didapatkan karena perjuangan rakyat Aceh saat masa konflik lalu.

“Adanya dana otsus itu karena konflik yang berkepanjangan di Aceh, maka UUPA perlu diselamatkan,” tegas Azhari.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada mengatakan hal yang paling penting adalah apakah seluruh rangkaian dalam UUPA patut diselamatkan. Karena itu tergantung, jika UUPA menjadi satu kekhususan yang menjadi kepentingan bersama, maka itu dapat diperjuangkan secara bersama oleh rakyat Aceh.

Namun, kata Aryos, ketika masuk dimensi politik, maka lain yang terjadi, misalnya ada sesuatu yang tidak berkenan dilakukan gugatan judicial review, dan yang melakukan hal itu atau mengkebiri UUPA juga bukan pusat, tetapi juga ada orang Aceh sendiri.

“Apakah mereka sadar bahwa UUPA itu adalah yang hal penting harus dipertahankan, tetapi yang terjadi ketika logika politik dimainkan maka dimensi hukum akan mejadi alasan,” jelas Aryos Nivada.