Home / ACEH / Ini Kata Kajari Aceh Timur Tentang Kasus Korupsi Bansos Kedelai

Ini Kata Kajari Aceh Timur Tentang Kasus Korupsi Bansos Kedelai

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, M. Ali Akbar, SH, MH. (IST)

KLIKKABAR.COM, ACEH TIMUR – Pihak Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah memeriksa 59 saksi atas kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan social (bansos) Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai Pola Non Kawasan di Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari APBN 2015.

“Selain memeriksa 59 saksi, penyidik juga telah menyita 75 item dokumen dan uang tunai sebesar Rp 476 juta sejak dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-560/N.1.21/Fd.1/06/2017 tanggal 14 Juni 2017,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, M. Ali Akbar, SH, MH, melalui keterangan tertulis kepada Klikkabar.com, Rabu, 1 November 2017.

Ali Akbar mengatakan, penyidik saat ini sedang menunggu jadwal gelar perkara di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut serta telah menyurati BPKP Aceh berdasarkan Surat Nomor: B-2115/N.1.21/Fd.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Bantuan Tindakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

“Hingga saat ini, penyidik sedang menunggu jadwal gelar perkara / ekspose di BPKP Perwakilan Aceh. Gelar perkara di BPKP Perwakilan Aceh bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara,” tambahnya.

Disamping itu, pihaknya juga menegaskan komitmen untuk terus melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut tanpa henti sebagai bentuk dan  upaya lembaga yang dipimpinnya ini dalam hal penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana sesuai yang diamanatkan oleh negara.

M. Ali Akbar juga mengatakan tidak pernah dan tidak akan menjanjikan sesuatu atau berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam perkara yang bertujuan untuk menghentikan proses penyidikan.

“Jika ada yang mengatasnamakan Kajari Aceh Timur atau jaksa penyidik yang meminta sejumlah bantuan berupa uang atau dalam bentuk lainnya, segera laporkan ke Kejari Aceh Timur atau pihak kepolisian agar bisa diproses hukum,” tutup M. Ali Akbar.