Home / ACEH / Oh CRU Serbajadi, Nasibmu Kini

Oh CRU Serbajadi, Nasibmu Kini

Sejumlah Mahout berfoto bersama dengan gajah jinak di CRU Serbajadi, Aceh Timur. (Foto: Zamzami Ali/Klikkabar)

KLIKKABAR.COM, ACEH TIMUR – Namaku Bunta. Usiaku 37 tahun. Sejak tanggal 27 Januari 2016, aku dan ketiga temanku, Lilik, Lia dan Noni ditugaskan di Conservation Response Unit (CRU) Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur.

Kami yang sempat mengeyam pendidikan di Pusat Latihan Gajah (PLG) Saree, Aceh Besar, dibebankan tugas yang maha berat, berperan sebagai ujung tombak untuk mengatasi konflik gajah dan manusia yang telah terjadi sejak belasan tahun silam di Kabupaten Aceh Timur. Kawasan ini merupakan zona merah dengan tingkat konflik gajah yang terbilang cukup tinggi.

Kawanan gajah liar di kawasan ini kerap memasuki perkebunan warga. Kebun dan lahan milik warga yang dijadikan sebagai sumber mata pencaharian, acapkali diobrak-abrik oleh kawanan gajah liar. Gagal panen atau merugi tentu adalah kenyataan yang harus dihadapi warga tatkala harus berhadapan dengan gajah liar.

Saudara-saudara kami yang ‘turun gunung’ itu tentu tidak bisa divonis salah begitu. Mereka seperti itu juga pasti ada penyebabnya, salah satu diantaranya adalah Deforestasi yang terus terjadi sejak puluhan tahun terakhir di Aceh khususnya di Aceh Timur. Deforestasi berdampak luas pada pengurangan habitat dan populasi gajah Sumatera. Deforestasi merupakan faktor utama pemicu terjadinya konflik gajah dengan manusia.

Deforestasi dapat diartikan sebagai proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non hutan seperti pembukaan lahan dan pembukaan jalan baru serta pembangunan lainnya. Defortasi mengakibatkan gajah seolah kehilangan habitatnya.Tidak ada ruang yang jelas juga membuat gajah ‘kebingungan’ sehingga memasuki pemukiman penduduk.

Baca : FKL: Deforestasi Faktor Utama Pemicu Konflik Gajah dan Manusia

Konflik ini jelas menimbulkan kerugian, baik di pihak gajah maupun manusia. Secara ekonomi, konflik yang ditimbulkan merugikan pemilik lahan pertanian milik warga akibat di obrak-abrik oleh gajah. Sedangkan di sisi lain, banyak gajah yang ditemukan terluka atau bahkan mati terbunuh akibat konflik yang terus terjadi.

Penemuan gajah mati di pedalaman Aceh Timur beberapa waktu lalu. (Zamzami Ali/Klikkabar).

Menurunnya populasi gajah juga sangat merugikan karena berdampak pada terganggunya proses regenarasi hutan karena gajah sejatinya dapat membantu menyebarkan benih-benih tanaman hutan sehingga dapat membuat hutan sedikit pulih dari kerusakan yang terjadi selama ini.

Perambahan hutan di pedalaman Aceh Timur. (Foto: Zamzami Ali/Klikkabar).

Tugas Berat Mahout dan Gajah CRU Serbajadi

Pembangunan CRU Serbajadi merupakan salah satu upaya dan langkah pemerintah setempat untuk meredam konflik gajah dengan manusia. Pemkab Aceh Timur saat itu membangun kamp untuk ditinggali para Mahout (pawang gajah) selama bertugas disini. Bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Forum Konservasi Leuser (FKL), CRU Serbajadi akhirnya diresmikan pada 27 Januari 2017 bersamaan dengan kedatangan kami berempat ke wilayah ini.

Selama disini, kami sering merasa gelisah. Jujur saja, kami sering dibuat tak berdaya tatkala diharuskan berhadapan dengan kawanan gajah liar yang jumlahnya lebih banyak dan postur tubuhnya juga terkadang lebih besar dari kami. Para Mahout yang menjaga dan mngendalikan kami tentu tak mau mengambil resiko terkait masalah ini. Mereka lebih memilih mundur daripada harus mengorbankan nyawa kami dan nyawa mereka sendiri.

Sejumlah Mahout saat melakukan patroli gajah liar di kawasan CRU Serbajadi, Aceh Timur. (Foto: Zamzami Ali/Klikkabar).

Selain itu, ketersediaan pakan yang kurang dari cukup juga membuat kami harus mandiri dalam hal mencari makan. Para Mahout kadang terpaksa menggembalakan kami seperti sapi atau kerbau. Lahan milik warga yang berada di sekitar CRU kerap dijadikan lahan tambat agar kami bisa mencari makan sendiri.

Hingga akhir tahun 2016, Pemkab Aceh Timur bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Timur memang menyediakan dan rutin mengirim pakan, namun sejak regulasi kewenangan ‘Kehutanan’ diambil alih oleh Pemerintah Aceh, pakan kami tidak pernah dikirimkan lagi karena regulasi tersebut secara otomatis membuat Dinas Kehutanan Aceh Timur telah tiada.

Akses Jalan Kerap Longsor dan Rusak Berat

Akses transportasi atau jalan masuk ke CRU Serbajadi saban hari kondisinya kian memprihatinkan. Jalanan sepanjang 1,200 meter itu saat musim penghujan tak ubahnya seperti kubangan lumpur yang menyulitkan setiap kendaraan saat hendak melewatinya. “Kalau jalan ini bagus, dari Simpang Bunin ke CRU kita hanya butuh waktu 5 menit perjalanan, tidak seperti sekarang, bisa sampai satu jam,” ujar Zulfikar, salah seorang warga setempat kepada Klikkabar.com, Minggu, 24 September 2017.

Sejumlah warga saat melewati longsor di jalan CRU Serbajadi, Aceh Timur. (Foto: Zamzami Ali/Klikkabar).

Sementara itu, Abdullah, Ketua Tim Mahout CRU Serbajadi berharap agar pemerintah melaalui instansi terkait segera mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan akses ke CRU. Hal itu dikatakannya akan sangat membantu ia dan Mahout lainnya serta jika ada yang berkunjung ke CRU.

“Setelah jalan tertutup longsor pekan lalu, kini kendaraan roda empat tidak bisa mencapai CRU. Jembatan yang roboh juga harus dibangun ulang agar akses transportasi kembali lancar,” ujar Abdullah.

SK Gubernur Aceh Tak Berfungsi

Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.21/1097/2015 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Aceh selama ini terlihat tak berfungsi. Leader CRU Serbajadi, Dedek Makam, saat diwawancarai Klikkabar.com mengatakan, pihaknya terkadang kewalahan dengan tuntutan dan tekanan warga yang terkadang ‘salah alamat’.

“Dengan adanya CRU, warga berpikir kami adalah pihak yang harus menyelesaikan semua permasalahan termasuk mengganti rugi kebun warga yang dirusak oleh kawanan gajah liar. Ini jelas salah, karena CRU Serbajadi hanya bertugas sebagai unit penanganan satwa dan berada di urutan kesembilan dalam struktur satgas,” ujar Dedek Makam, Minggu, 24 September 2017.

Dedek merincikan, Satgas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Unit Penanganan Satwa terdiri dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, BKSDA Aceh, Dinas Kehutanan Kab/Kota yang terjadi konflik, UPTD KPH wilayah I s/d IV yang terkait konflik, UPTD KPH Tahura PMI Saree, BPBD Kab/Kota yang terkait konflik, tenaga medis profesional satwa liar, tenaga fungsional pengendalian ekosistem hutan dan polisi hutan, Tim CRU dan LSM terkait.

Sedangkan Satgas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Unit Penanganan Masyarakat terdiri dari Bupati/Walikota yang terkait konflik, Dinas Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Bina Marga Aceh, Dinas Pengairan Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitasi Penduduk Aceh, Dinas Sosial Aceh serta Kapolres di Kab/Kota yang terkait konflik.

“Kita berharap semua unit ini bekerja bersama-sama agar konflik manusia dan satwa liar dapat segera diakhiri. Butuh kerjasama dari semua pihak yang terlibat, kalau hanya kami dan beberapa pihak lain saja tentu hal ini akan terasa sangat berat,” timpal Dedek Makam.

Tanggapan BKSDA Aceh

Kepala BKSDA Aceh, Sapto Aji Prabowo saat dihubungi Klikkabar.com mengakui hingga saat ini Tim Satgas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar belum berjalan efektif. Ia mengatakan seharusnya tugas ini harus dilakukan oleh multipihak, bukan hanya BKSDA semata yang terkadang terbantu dengan kepedulian dari beberapa NGO.

“Kita sudah meminta Gubernur Aceh agar memfasilitasi pertemuan dengan semua pihak dan stakeholder agar SK tersebut berjalan efektif. Sampai saat ini kita masih menunggu realisasi usulan tersebut,” ujar Sapto Aji Prabowo.

Dikatakannya juga, butuh keseriusan dan kepedulian dari semua pihak agar konflik satwa dan liar dan manusia dapat diatasi sehingga tidak lagi menimbulkan konflik dan polemik yang berkepanjangan. “Kewajiban bagi kita semua untuk menyelesaikan masalah ini, agar satwa terutama gajah dan manusia bisa hidup berdampingan tanpa ada lagi korban yang berjatuhan,” tambahnya.

Selain itu, mengenai stok pakan gajah ia mengakui akan melakukan evaluasi terhadap operasionalisasi CRU Serbajadi. Sementara untuk lahan tambat, Forum Konservasi Leuser (FKL) dikatakannya telah menyetujui untuk membantu membebaskan lahan seluas 4 Ha.

“Kita dapat kabar dua hari yang lalu, semoga dapat segera direalisasikan,” demikian tutup Sapto Aji Prabowo.

REPORTER : ZAMZAMI ALI