Home / BERITA TERBARU / Daud Beureueh, Pahlawan Nasional dan Rekonsiliasi

Daud Beureueh, Pahlawan Nasional dan Rekonsiliasi

Oleh : Bung Alkaf

Tentu saja, kita menyambut baik keinginan dari Pemerintah Aceh yang mengajukan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Sebab, siapapun yang telah berjuang, mustilah diberikan penghargaan. Guna diingat sepanjang zaman oleh generasi yang akan terus tumbuh.

Namun, ada pertanyaan yang dapat diajukan secara kritis, berkenaan hal di atas. Mengapa kita harus memberikan gelar itu kepada orang yang hidup di abad ke-16, ketika ide tentang Indonesia belum lagi tumbuh. Pertanyaan demikian, mungkin akan dijawab, bahwa dengan menjadikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional, maka legitimasi keindonesiaan sebagai sebuah negara-bangsa yang tumbuh di awal abad ke-20 akan semakin kuat. Terlebih, legitimasi itu didapatkannya di Aceh. Bukan di Jawa, tempat dimana ide itu dibicarakan dengan sengit.

Di Aceh sendiri, sudah ada beberapa tokoh yang dijadikan pahlawan nasional. Kecuali T. Nyak Arif dan Mr. Moh. Hasan, dua nama yang benar-benar tercatat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, gelar pahlawan nasional dari Aceh didomininasi oleh para pejuang yang lahir jauh sebelum ide tentang Indonesia ini ada. Seperti Sultan Iskandar muda, Cut Nyak Dhien, Cut Mutia, Tgk. Chik di Tiro dan  Teuku Umar.

Mungkin dalam rangka membangun ide tentang Indonesia, hal itu dianggap penting. Namun dalam kerangka yang lebih mendesak, yaitu upaya membangun ingatan bersama untuk kebangunan bangsa yang lebih utuh, cara berkerja seperti itu perlu dilihat kembali secara bijak.

Penganugerahan pahlawan nasional sebenarnya dapat dilihat dalam perspektif hubungan pusat dan daerah, terutama sekali dalam agenda membangun ide tentang kebangsaan. Remco Raben (2011) memberikan analisa yang mendalam mengenai diskursus nation building di tahun 1950-an, yang dikatakannya sedang mencari bentuk, melalui hubungan pusat dan daerah. Dalam hal ini, dilihat olehnya bahwa pusat memiliki posisi penting dalam membawa gagasan-gagasannya ke daerah dengan melakukan “pemindahan waktu nasional” ke daerah, seperti upacara 17 Agustus, pemuatan berita-berita nasional dan tentu saja Pemilu 1955.

Namun, dalam konteks pemberian gelar pahlawan nasional haruslah dilihat secara lebih strategis. Tidak hanya untuk membangun hubungan pusat dan daerah, atau memperkuat ide tentang kebangsaan. Melainkan harus kepada hal yang lebih mendasar lagi; upaya membangun rekonsiliasi nasional.

Rekonsiliasi nasional adalah modal besar untuk membangun ide kebangsaan yang lebih subtansial. Apalagi, dengan kesadaran mendalam, bahwa bangunan keindonesiaan ini adalah hasil perjuangan. Ia-nya direbut. Bukan dihadiahi. Sehingga ada pekerjaan bersama, ada gotong royong  dan ada banting tulang sama sekali oleh para pendiri bangsa.

Namun dalam perjalanannya, para pendiri bangsa ini ada yang merasa kecewa atas maksud jalannya keindonesiaan ini, sehingga mereka melakukan koreksi. Mereka membetulkan jalan yang telah  melenceng dari cita-cita semula.

Salah satu pendiri yang melakukan koreksi itu adalah Daud Beureueh. Ulama, pemimpin politik sekaligus militer di Aceh di awal abad ke-20.  Siapa yang menyangkal tentang jasanya yang sangat besar untuk berdirinya Republik Indonesia. Dari dua kali peristiwa penting yang menentukan eksistensi Republik, dia ada di barisan terdepan. Pertama, bersama para ulama menyerukan jihad untuk mempertahankan Republik Indonesia yang masih seumur jagung. Kedua, menolak ajakan Tengku Mansur untuk bergabung dengan negara boneka  Sumatera Timur (El Ibrahimy, 1982).

Dua hal yang dilakukannya itu adalah demi kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang sebagaimana dikatakan salah satu muridnya, Jacob Juli, bahwa dengan memerdekakan Indonesia, maka ikut pula memerdekakan Aceh (Ali dkk, 2008).

Mengenai peranan Daud Beureueh untuk pendirian Republik, tentulah tidak pernah lekang dari kisah epik berikut ini. Ketika Sukarno datang meminta bantuan kepada Aceh. Saat itu Republik semakin terancam. Dalam pertemuan yang diwarnai isak tangis Sukarno, disepakatilah bahwa rakyat Aceh hanya mau berperang untuk mempertahankan proklamasi 1945 sebagai jihad fisabilillah. Dan Aceh, berhak menjalakan syariah Islam di kemudian hari.

Aceh, wilayah dimana para pemimpin Republik datang meminta bantuannya, di zaman bergolaknya revolusi fisik merupakan wilayah yang aman dan damai. Belanda lebih memilih menjauhi Aceh daripada harus berurusan lebih panjang dengan wilayah ini.

Aceh yang damai sentosa dan tidak tersentuh ini, diceritakan dengan baik oleh Muhammad Radjab (1958), salah satu dari rombongan wartawan yang dikirim oleh Kementerian Penerangan ke Aceh di tahun 1947. Untuk melihat apa yang mereka sebut sebagai “…menindjau keadaan dari Kutaradja sampai ke Teluk Betung semendjak Republik Indonesia berdiri”.

Dalam laporannya, dia menceritakan tentang Kutaraja, nama kota Banda Aceh pemberian Belanda, yang bersih,  rapi dan tertib. Tulis oleh Radjab sebagai berikut “…Gedung-gedung jang dulu didiami bangsa Barat, dan kini didiami Indonesia,djuga tetap bersih dan terpelihara, bunga-bungaan jang mengengembirakan suasana rumah tetap ditanam dan dipelihara olek kaum ibunja. Kalau Di Djawa perkarangan gedung itu tentulah sudah setinggi lutut rumputnja, djangankan akan dipelihara dan ditanam pohon bunga-bungaan,” (hal. 56).

Pada kunjungannya itu pula, dia dan rombongan bertemu dengan Daud Beureueh. Orang yang hanya berbicara sekadarnya saja, dan  disebutnya memiliki pengaruh besar terhadap para mujahidin. Serta, atas pengaruhnya itu juga, partai politik memberikan dukunga kepada jalannya pemerintahan di Aceh.

Daud Beureuh, seperti para pejuang lainnya di berbagai daerah, awalnya memberikan kesetiannya membela Republik. Namun karena kecewa,  dia mengangkat senjata dan berbalik arah

Daud Beureueh kecewa dengan cara Jakarta memperlakukan Aceh, dengan meleburkan wilayah ini ke Sumatera Utara. Salah satu bentuk kekecewaannya dengan menuliskan surat kepada Sukarno, orang Jawa yang awalnya sangat dia hormati, di tahun 1951. Suratnya yang penuh dengan kegeraman itu, memberitahukan bahwa perlakuan kasar yang mereka terima, akan direspon oleh tiga tingkatan karakter orang Aceh yang telah diwariskan turun temurun; Sabar, Tak menghiraukan (jijik) dan  Melawan (El Ibrahimy, 1982)

Dua tahun setelah surat itu dikirim, Daud Beureueh angkat senjata. Dia tidak melakukan pemberontakan. Daud Beureuh hanya mengingatkan tentang kesepakatan bersama yang telah dilanggar oleh Jakarta. Dia melakukan koreksi sama sekali.

Tindakan koreksi itu akhirnya dapat diselesaikan secara damai. Namun beban sejarahnya terus dibawa sampai hari ini. Oleh negara, pahlawan Republik ini dicap sebagai pemberontak. Beban yang sebenarnya juga memberati ide tentang keindonesiaan itu sendiri. Sehingga, beban harus dilepaskan sesegera mungkin, melalui jalan rekonsiliasi nasional.

Salah satu rekonsiliasinya adalah dengan membersihkan namanya dan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Daud Beureueh. Tokoh ini berhak atas itu semua atas jasanya kepada negara dan bangsa ini. Benar dia pernah angkat senjata, sebagai bentuk koreksi kepada pemerintah pusat. Namun, apa yang dia lakukan untuk Republik tentu lebih besar lagi jasanya. Tinggal bagaimana Pemerintah melihat hal tersebut dengan jernih dan bijaksana.

Penulis merupakan Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Aktif di Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy. | Tulisan ini telah dimuat di www.bung-alkaf.com