Home / ACEH / OPINI: Bonsai UUPA, RUU Pemilu Melanggar UUD 45

OPINI: Bonsai UUPA, RUU Pemilu Melanggar UUD 45

OLEH : SAYED FUADI FAJAR R

APA yang telah dipertontonkan DPR RI hari ini, tak lebih dari sebuah permainan teka teki yanflg mencoba mngusik perdamaian Aceh melalui politik yang tak sehat, senyup senyap tapi menusuk dan menyakitkan. Seharusnya selevel pemerintah legeslatif di tingkat pusat yang memiliki dewan dan senator ratusan jumlahnya. Harus sangat hati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Apalagi hal tersebut berkenaan dengan kontitusional.

RUU pemilu sudah clear pembahasannya, opsi A mutlak menang. Kita tidak mempersoalkan polemik baru tentang presidential treshold/PT atau bukan, karena bagi Aceh itu sama sekali tidak ada pengaruhnya. Aceh yang hanya memiliki kurang lebih 5 juta penduduk juga tak dapat menentukan kemenangan nasib seorang presiden. Ditambah Aceh sendiri sedang sibuk memikirkan tentang partai lokalnya masing masing yang akan bertarung pada pileg 2019.

Namun yang menjadi permasalahan besar ketika Ruu pemilu itu slesai pembahasannya adalah ada beberapa pasal yang mencabut kewenangan Aceh yang tercantum dalam UUPA, yaitu tentang pembentukan KIP dan Panitia Pengawas Pemilu. Semuanya dicabut tentang proses pembentukannya berdasarkan UUPA,
padahal kita tahu bahwa UUPA lahir dari rahim perdamaian, dan perdamaian ada dari pertumpahan darah yang mengorbankan banyak nyawa.

Tentunya pengesahan UUPA yang turun dari butiran MoU tersebut, sudah terlebih dahulu mempertimbangkan UUD 1945, agar tidak ada butirannya yang melanggar ketentuan UUD tersebut. Tapi apa hendak dikata jika perancangan RUU sendiri tidak merujuk atas dasar 1945, yang seyogianya setiap RUU yang dibahas, senatiasa harus mengikuti UUD 45. Sehingga terdapat di sana dalam UUD 45 tentang kekhususan Aceh, sebagai wilyah otonomi khusus, yang memiliki berbagai macam variasi perbedaan dalam mengatur pemerintahannya sendiri, tanpa keluar dari koridor negara kesatuan republik indonesia.

Dalam uupa pada paragraf menimbang, poin a, b dst. Jelas termaktub, bagaimana Indonesia memposisikan Aceh dari zaman dahulu hingga sekarang. Bahkan pada paragraf mengingat dalam UUPA, juga real tentang pasal pasal UUD 45 yang menjadi reverensi dalam memposisikan Aceh sebagai daerah yang masih setia dengan republik ini. Pasal 1 ayat 1, pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, pasal 20 UUD 1945.

Jadi begitulah kiranya legal standing UUPA. Dengan demikian bagaimana bisa, parlemen memutuskan RUU pmilu tanpa mempertimbangkan UUPA. Padahal menghormati kekhususan UUPA sama seperti menghormati UUD 45. Karena UUPA telah lebih duluan menghormati UUD 45.

Jadi sebaiknya DPR RI kembali harus mengoreksi tentang penyimpangan tsb. Sebelum benih konflik menjalar kemana mana, lagian RUU tsb, juga belum di undangkan dalam lembaran negara. Yang padahal jika di undangpun. Maka nantinya MA, berhak pula membatalkan poin yang bertentangan tsb. Sesuai dengan salah satu fungsi MA dalam bidang pengawasan UU.

Oleh karena itu sekali lagi kita ingatkan. Penyampaian ini bukan bermaksud untuk keegoan, tapi lebih kepada penyampai aspirasi, yang bahwa Aceh sudah seharusnya membentuk pemerintahan yang mandiri. Seperti pembentukan KIP tanpa harus linear ke pusat lagi, begitu pula lembaga pengawas pemilu. Dan hal ini juga menjadi lebih positif untuk pemerintah pusat, dalam hal ini indonesia yang luas, dapat mengelola pemerintahan yg lebih praktis. Dan persoalan UUPA juga tidak selamanya absolut, tapi sesekali juga akan ada legeslatif revieu, jika memang ada suatu kesepakatan baru, agar mengikuti keseragaman NKRI.

Yang terakhir membangun komunikasi politik cerdas penting. karena Hal itu dapat mencegah banyak benih konflik baru. Karena politik bukan persoalan ego. Melainkan politik hadir untuk mempertahankan kedamaian dan kenyamanan. Sejauh mana kita terus mampu bertahan dalam damai. Maka sejauh itupula kesuksesan politik telah tercapai.

SAYED FUADI FAJAR R (KOORDINATOR FPCB ACEH)