Home / ACEH / PT Royal Peusangan Bahari Resmi Gugat Stasiun Karantina Ikan Aceh

PT Royal Peusangan Bahari Resmi Gugat Stasiun Karantina Ikan Aceh

Foto: Ilustrasi.

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – PT Royal Peusangan Bahari telah resmi mengajukan gugatan terhadap Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Aceh (SKIPM-Aceh) melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum “SAYUTI ABUBAKAR & PARTNERS LAW FIRM”. Langkah hukum ini ditempuh dikarenakan SKIPM-Aceh, tidak menerbitkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products). Gugatan tersebut telah didaftarkan diPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Sebagai informasi, pada tanggal 1 Mei 2017 lalu, perusahaan yang bergerak di bidang Ekspor Impor hasil laut yakni ikan melakukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan karantina ikan “bibit kerapu sebanyak 13.000 ekor” untuk di ekspor ke Malaysia, dengan Nomor permohonan E/A/E/41.0/V/2017/000004, dan dalam hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Uji yang dikeluarkan SKIPM No. 00497/LHU/SKIPM-Aceh/V/2017 Tanggal 5 Mei 2017 menunjukkan bahwa bibit ikan kerapu sebanyak 13.000 ekor yang dimohonkan pemohon tersebut Negatif RSIVD. Akan tetapi pihak SKIPM kelas 1 Aceh Tidak menerbitkan Sertifikat yang dimaksud tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.

Padahal berdasarkan aturan yang berlaku dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No: 05/MEN/2005 Tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina. yang Menyatakan : Terhadap media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia apabila berdasarkan hasil pemeriksaan secara klinis dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ternyata media pembawa tersebut bebas Hama dan Penyakit Ikan (HPI) yang dipersyaratkan oleh negara tujuan, maka terhadap media pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products).

Kuasa Hukum PT. Royal Peusangan Bahari, Zulfiansyah. SH. Menilai tindakan yang dilakukan SKIPM Aceh tersebut tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan mengakibatkan PT. Royal Peusangan Bahari mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

“Seharusnya SKIPM-Aceh menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan Profesional. Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan No. 92/KEP-BKIPM/2016 Tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan. Sehingga Masyarakat atau pengusaha yang ingin mendapatkan pelayanan tidak dirugikan,” ujar Zulfiansyah dalam keterangannya yang diterima Klikkabar.com, pada Minggu 16 Juli 2017.

Selain gugatan ke PTUN, lanjutnya, PT. Royal Peusangan Bahari juga berharap adanya komitment serius dari pemerintah Aceh dalam melindungi dan menjamin pelaku usaha ekspor, karena dengan adanya permasalahan tersebut tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.

Direktur PT.  Royal Peusangan Bahari menyayang kinerja SKIPM-Aceh yang dinilai tidak bekerja sesuai peraturan. “Aceh mempunyai potensi jutaan bibit ikan dan puluhan ton ikan segar yang bisa di ekspor langsung melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) akan tetapi selama ini pihak SKIPM Aceh berkerja tidak sesuai dengan aturan sehingga mempersulit pengusaha dan terpaksa pengusaha ekspor ikan Aceh melakukan pengiriman dari Medan,” ungkapnya. []