Home / ACEH / Paradigma Sosial Terhadap Eksistensi Hukum Jinayah

Paradigma Sosial Terhadap Eksistensi Hukum Jinayah

OLEH: MUHAMMAD SALDA*

PERJALANAN panjang penegakan Syariat Islam di Aceh sampai hari ini masih mengundang kontradiksi dan berbagai pertanyaan mendasar dari bebagai kalangan masyarkat Aceh. Secara legalitas Negara awal mula penegakan Syariat Islam berawal saat disahkannya lembaran negara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintah Aceh, yang berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat (hukum pidana) merupakan bagian dari Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh.

Terkait efektivitas Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Sebenarnya belum cukup efektif, meskipun banyaknya eksekusi hukuman cambuk yang dilaksanakan di Aceh saat ini. Hal tersebut sudah menggambarkan bagaimana sebuah peraturan dijalankan sesuai dengan peranannya sendiri, sebagaimana yang telah di atur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah sebagai salah satu peraturan khusus yang ada di Aceh. Namun jumlah eksekusi hukuman cambuk yang telah dilaksanakan tidak berbanding terbaalik dengan angka pelanggaran syariah di Aceh.

Disamping itu, tidak ada publikasi tentang berapa jumlah eksekusi hukuman cambuk yang telah dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga kita tidak dapat memabandingkan eksistensi yang sudah dilakukan oleh beberapa instansi yang meliputi Wilayatul Hisbah, Kejaksaan, Mahkamah Syrai’yah dan Dinas Syariat Islam yang mendukung sosialisasi berlakunya hukum syariah di Aceh. Misalnya setiap pelanggaran Hukum Jinayah itu harus berapa pelanggaran yang dilakukan setiap tahunnya sampai putusan eksekusi cambuk yang dilaksanakan di depan publik, contoh pelanggran Khalwat Tahun 2014 sebanyak 20 perkara yang telah di ekseskusi Tahun 2015 sebanyak 23 perkara yang di eksekusi. Begitu juga dengan kasus Khamar dan Maisir ada jumlah yang jelas berapa pertahunnya, sehingga dapat di kalkulasikan efektivitas dari Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Namun dalam pandangan sosiologi pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk telah merubah pemahaman masyarakat di Aceh, dimana ketika hukum cambuk tidak sering muncul maka masyarakat Aceh mempertanyakan kemana hukuman cambuk, kenapa tidak dilakukan lagi eksekusi hukuman cambuk, dan hal tersebut membentuk paradigma baru pada masyarakat Aceh terhadap tidak efektifnya hukuman cambuk yang ada di Aceh. Padahal ketika hukuman cambuk sering dilaksanakan dengan banyaknya pelanggaran Syariat Islam di Aceh, secara kacamata hukum Peraturan tersebut tidaklah efektif, disebabkan dengan tidak adanya kesadaran hukum dari masyarakat Aceh sendiri yang merupakan unsur culture yang seharusnya dipenuhi dalam menguji keefektivan hukum.

Saya berpadangan hukuman cambuk di Aceh tidaklah efektif ketika banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, hal ini mendobrak kesadaran dari pada Pemerintah Aceh untuk menyadarkan hukum bagi masyarakat agar tidak adanya diskrimansi terhadap pelanggar Syariat Islam kerena tidak adanya pengetahuan atau ketidak pemahaman mereka terkait Qanun No. 6 Tahun 2014 tentan Hukum Jinayah. Apakah kurangnya sosialisasi tentang Peraturan tersebut sehingga berdampak pada banyaknya pelanggaran Syariat Islam di Aceh. Pada hakikatnya Peraturan dibentuk untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang telah di tentukan sesuai dengan pembentukan hukum tersebut, dan kita dapat mengembalikan ini kepada tujuan hukum itu sendiri yakni Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan daripada hukum itu sendiri. Secara filosofis aturan hukum yang baik itu adalah saat mana suatu aturan hukum ditaati oleh masyarakat dan aturan tersebut member manfaat yang besar terhadap masyarakat. Namun apabila suatu aturan hukum tidak mampu memberi perubahan pada pergeseran masyarakat kearah yang lebih baik, maka efektivitas suatu aturan hukum baik secara substansial maupun implementasinya masih dipertanyakan. Oleh karena itu dibutuhkan kajian sosiologis dalam penerapan Qanun Jinayah ini, agar dapat dievaluasi dan menuju pembharuan hukum yang lebih baik.

Terlebih lagi hukuman cambuk di Aceh terlihat tidak efektif terkait dengan beberpa pelanggran Syariat Islam yang tidak di adili dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh si pelaku. Hal ini memberikan diskrimansi terhadap pelanggar Syariat Islam yang lainnya yang telah di adili secara hukum yang berlaku di Aceh saat ini. Secara sosial ini juga memberi pemahaman kepada masyarakat Aceh, bahwa hukum jinayah yang selama ini dijalankan hanya berlaku bagi masyarakat biasa tanpa adanya kekuasaan.

Dari ketidak efektifan tersebut, yang mana penindakan hukuman cambuk yang terlihat memihak, maka dari sudut itulah masyarakat memiliki nilai ketidak percayaan terhadap penegakan hukuman cambuk di Aceh. Saya berpendapat dari sisi inilah banyaknya lahir pelanggaran Syariat Islam di Aceh sampai saat ini, ketidak puasan dan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap penegakan yang pilih kasih dan ternilai tidak adil, sehingga masyarakat mengacuhkan peraturan yang berku di Aceh. Dimana hukum terkesan tunduk pada kuasaan, akan tetapi yang seharusnya kekuasaan yang harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Pada hakikatnya, untuk pencapaian cita-cita hukum yang kita damba-dambakan, bukanlah hukum yang mengalir seperti sifatnya air, dimana air tersebut mengalir dari kasta yang tinggi kepada kasta yang rendah, dimana semakin tinggi status sosial seseorang kemungkinan dapat terhindar dari jeratan hukum dalam artian beban hukumnya semakin ringan, dan semakin rendah status seseorang beban hukumnya semakin berat dalam artian semakin besar peluang seseorang terjerat oleh hukum.

*Penulis merupakan alumni mahasiswa Syariah UIN Ar-Raniry yang saat ini sedang menyelesaikan magister di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.